Liputan6.com, Makassar - Aksi sensasional kembali dilakukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Ia melantik kepala sekolah (Kepsek) SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan.
Meski belum ada jadwal yang pasti, tercatat 435 kepala sekolah bakal dilantik tahun ini. Ratusan kepsek tersebut tentu saja akan berhadapan dengan aroma yang tidak sedap dan serangga lalat yang berseliweran.
Seluruh calon kepsek terpilih itu mengikuti proses lelang terbuka untuk mendapatkan posisi tersebut. Mereka yang akan dilantik ini rinciannya sebagai adalah kepala sekolah SD sebanyak 365 orang, SMP 39 orang, SMA 22 orang, dan SMK sembilan orang.
Kabag Humas Pemkot Makassar Firman Pagara mengakui agenda pelantikan kepsek hasil lelang jabatan dilakukan di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala.
"Memang betul agenda pelantikan kepsek itu nanti di-TPA oleh wali kota. Tapi oleh panitia acara, kami masih menunggu jadwal pasti yang sebelumnya diagendakan akhir Maret ini," kata Firman Pagara kepada Liputan6.com saat dihubungi Sabtu (26/3/2016).
Â
Baca Juga
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Alimuddin Tarawe mengakui belum dapat jadwal yang pasti dari panitia pelantikan kepala sekolah.
Hanya saja, ia menyatakan sesuai agenda Pak Wali Kota Makassar tetap akan melantik kepala sekolah hasil lelang jabatan di TPA Tamangapa.
Sesuai data yang dihimpun Liputan6.com, proses lelang jabatan kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK awalnya hanya diikuti 961 calon kepala sekolah, lalu bertambah dengan total 1.385 orang.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan hasil lelang yang akan diumumkannya itu murni dan tidak ada intervensi campur tangan dari siapa pun, termasuk dirinya.
Uji kompetensi calon kepala sekolah ini dilakukan berdasarkan uji visi-misi, uji integritas, dan uji kompetensi oleh Pusdiklat UNM dengan delapan kriteria penilaian.
Sementara, uji visi-misi dilaksanakan 52 orang panitia seleksi (Pansel) dengan melihat kesesuaian pemahaman setiap peserta terkait revolusi pendidikan di Kota Makassar.
Dari semua hasil penilaian tersebut, hanya 50 persen dari total pendaftar yang bisa mengikuti tes lanjutan yakni uji publik. Penetapan ini diambil berdasarkan standar penilaian dengan skor 50 untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.
"Memang begini gaya saya untuk merevolusi mindset aparatur dan pemimpin lembaga pendidikan di kota ini," Moh Ramdhan Pomanto menegaskan.
Advertisement