Hambat Investasi Daerah, Permendagri-Perda Bermasalah Dipangkas

Selain masalah permendagri, Tjahjo Kumolo pun memastikan penyelesaian sengkarut peraturan daerah yang menghambat investasi selesai dalam tempo tiga bulan.

Target Mendagri, dalam tiga bulan ini, maksimal 50 persen peraturan, yakni perda dan permendagri, sudah dipangkas. "Maksimum tiga bulan ini, 50 persen peraturan yang menghambat investasi sudah dipangkas," ungkap Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, data kementeriannya mencatat tak kurang dari 3.236 perda terkait investasi bermasalah -- tidak sejalan dengan Undang-Undang Investasi. Kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk mencabut peraturan yang melemahkan daya saing nasional.

Tjahjo menambahkan, sejumlah perizinan yang menghambat investasi ditemukan pada di seluruh daerah di Tanah Air. Ia mencontohkan sistem perizinan pendirian usaha yang mewajibkan izin prinsip, izin usaha, IMB, dan izin Hinder Ordonantie atau gangguan.

"Izin HO ini kan sejak zaman Belanda, kok dipakai lagi," ujar Tjahjo mencontohkan.

Ia juga menyorot terkait retribusi-retribusi yang terkesan memberatkan pelaku usaha. Salah satunya seperti retribusi nelayan yang terkesan mengada-ada. "Intinya memudahkan investasi, tidak perlu retribusi, buat susah saja," ucap Mendagri.

Adapun Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku mendukung kebijakan Kemendagri untuk memangkas peraturan daerah yang terkesan mempersulit investasi. "Seribu persen kita setuju," Irwan menandaskan.