Banyuwangi Klaim Punya UGD Unik Pertama di Dunia

Liputan6.com, Surabaya - Jika Unit Gawat Darurat (UGD) lazimnya bertempat di rumah sakit, UGD di Banyuwangi justru berada di kantor bupati dan kecamatan.

UGD yang dinamai UGD Kemiskinan itu merupakan program pelayanan publik terintegrasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan program UGD Kemiskinan terintegrasi dengan program Smart Kampung. Data yang dimiliki UGD Kemiskinan itu berasal program Smart Kampung.

"Pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir mati pindah dan datang, akte kelahiran, pengurusan kartu keluarga cukup di desa atau kelurahan, bahkan dilengkapi data kemiskinan di tiap desa," tutur Bupati yang akrab disapa Anas dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/4/2016).

Anas menerangkan UGD Kemiskinan bekerja selaras dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan untuk menampung setiap laporan dan pengaduan terkait kemiskinan. Pemkab akan menindaklanjuti setiap laporan yang ada tidak kurang dari empat jam dengan mengintegrasikan sejumlah dinas terkait.

Di antara dinas yang terkait meliputi Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai sekretariat UGD Kemiskinan.

"UPT yang berdiri di setiap kecamatan ini bertugas menyisir permasalahan warga di tingkat lokal agar segera tertangani," ujar Bupati Anas.

Mensos Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi program UGD Kemiskinan Banyuwangi. Ia berencana menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan itu sebagai rujukan nasional.

Mensos mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan 50 kabupaten/kota se-Indonesia untuk Sistem Layanan terpadu (SLT) Kemiskinan. Sistem rujukan terpadu yang disiapkan Kemensos tahun ini merupakan sistem yang akan terus memperbarui data seluruh layanan kemiskinan. Data tersebut nantinya langsung direspons dan ditindaklanjuti dengan cepat.

"Jadi misalnya, ada orang kurang mampu belum dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sementara kita punya 400 ribu buffer stock. Maka langsung akan kita berikan ke mereka, jangan sampai kemudian buffer stock ini tidak sampai pada mereka yang membutuhkan," kata Mensos.

Mensos memaparkan, lewat sejumlah program-program penanganan kemiskinannya, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinannya dengan signifikan.

"Angka kemiskinan berhasil berkurang dari yang tahun 2010 mencapai 20,4 persen, pada 2015 sudah turun menjadi 9,2 persen," ucap Mensos.

Dengan adanya program percepatan penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi itu, Mensos menawarkan kepada Bupati Anas untuk menyelaraskan programnya dengan program SLT mengingat Banyuwangi sudah memiliki sistem pendukungnya lewat Smart Kampung.

"Kalau Pak Bupati sepakat bisa langsung kita tunjuk. Sistem yang sudah dibangun Banyuwangi ini sudah sangat komprehensif. SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) kalau diimplan ke sini, sudah bisa nyambung pada konektifitas nasional. Apalagi di Banyuwangi, desa-desanya sudah sewa bandwith," ujar Mensos.