100 Hari Zumi Zola, Ini Kritik Mahasiswa Jambi

Liputan6.com, Jambi - Kepemimpinan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi memasuki 100 hari. Seiring dengan itu, kalangan mahasiswa mulai melontarkan kritik terhadap kinerja mantan aktor sekaligus gubernur termuda di Indonesia tersebut.

Sekitar 100 mahasiswa dari BEM Universitas Jambi dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menggelar aksi tak jauh dari Kantor Gubernur di kawasan Telanaipura, Kota Jambi.

"Hari ini tepat 100 hari masa kerja Gubernur Jambi. Belum tampak program yang direncanakan sebelumnya, belum signifikan," ucap Ketua KAMMI cabang Jambi, Siddiq, Jumat 20 Mei 2016.

Siddiq mengatakan, Zumi Zola beserta pasangannya, Fachrori Umar dilantik pada 12 Februari 2016 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Tapi, program yang sebelumnya dijanjikan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan publik masih jauh dari harapan.

"Kemiskinan di Jambi masih tinggi, kekerasan, pelecehan seksual malah meningkat. Pemerintah harus segera turun dengan program yang jelas dan konkret," kata Siddiq.

Tanggapan Zumi Zola

Menanggapi kritikan mahasiswa itu, Gubernur Zumi Zola membantah tidak melakukan tindakan. Seluruh instansi, kata Zola, sudah diinstruksikan bergerak menjalankan program sesuai tupoksinya masing-masing.

Hanya saja, ia mengakui, dalam menjalankan program tersebut tak lepas dari kendala yang tak terduga. Salah satunya adalah bencana alam.

"Setiap pekan bencana selalu ada, tidak mungkin saya tinggalkan. Masyarakat terdampak bencana perlu penanganan segera," ujar Zola.

Zola mengatakan, fokus utama pemerintahannya adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga evaluasi kinerja seluruh instansi daerah yang akan dilakukan setelah 6 bulan masa pemerintahannya.

Ia juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran oleh semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi saat ini anggaran proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk Jambi terpotong 10 persen oleh pemerintah pusat dari Rp 156 miliar menjadi Rp 140,6 miliar.

"Kalau terganggu jelas terganggu adanya pemangkasan ini. Karena kita sudah membuat program kerja selama satu tahun ke depan. Sebab itu, SKPD harus bijak dalam memilih program yanyg nantinya akan dihapuskan maupun dijalankan," Zumi Zola menjelaskan.