Perjalanan Kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Bupati Cantik

Tak hanya desakan transparan untuk penanganan di kepolisian, Kadir juga mendesak KPK ikut menangani kasus ini. Terlebih, dugaan pemalsuan dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA) dalam kasus tersebut pernah dilaporkan ke KPK.

"Kasus ini kan juga sudah lama dilaporkan ke KPK harusnya sudah ada hasil perkembangan yang bisa dikabarkan oleh kalangan media tapi kenyataannya media saja kesulitan mendapatkan informasi perkembangan di KPK. Kami kira KPK harus proaktif dong mengabarkan perkembangan penanganan kasus ini ke teman-teman media untuk diekspose. Apalagi pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, kok KPK belum yah?" ujar Kadir.

Menurut dia, harapan masyarakat tentunya yang terakhir itu ada pada lembaga antirasuah tersebut. "Masyarakat kan tentunya berharap besar pada KPK untuk ungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya," jelas Kadir.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Frans Barung Mangera menegaskan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel akan memperlihatkan kerja profesional selama mengusut kasus tersebut.

"Tidak ada istilah tebang pilih siapa saja yang terlibat atau terbukti ada perbuatan melawan hukum dalam kasus ini tentu akan diperiksa dan diminta pertanggungjawaban. Jadi percayakan sama penyidik agar kasus ini segera tuntas. Sekali lagi saya tegaskan siapa saja yang terlibat tentu akan diperiksa dan jika memenuhi bukti pasti," ujar Frans di ruang kerjanya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi pada proyek Dana Insentif Daerah Kab Luwu Utara (Lutra) senilai Rp 24 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2011.

Proyek yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut terbagi dalam lima item kegiatan. Kelimanya terdiri dari kegiatan program barang dan sumber belajar virtual (PSBV), pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP, Pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD, pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP, serta pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU.

Pada perjalanan proyek tersebut ditemukan adanya kesalahan spesifikasi sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan negara rugi sebesar Rp 3,6 miliar. Hal itu sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Kerugian negara diduga disebabkan oleh perbuatan kedua tersangka yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun, salah seorang tersangka, Agung, menyesalkan sikap penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel yang dinilai tak adil karena menutupi keterlibatan bupati cantik, Indah Putri Indriani.

"Kan aneh saya ditetapkan sebagai tersangka karena melaksanakan kegiatan yang tidak benar alias mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Tapi yang membuat rencana kegiatan, penyusunan harga, proses lelang hingga pengaturan siapa rekanan pemenang, itu semuanya dia (Indah) yang lakukan. Kok enggak diseret?" kata Agung beberapa waktu lalu.

Liputan6.com yang berusaha mengonfirmasi tudingan tersebut memutus kontak saat ditanyakan hal tersebut.