LSM Sebut Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 'Juara' di Sumut

David juga berpendapat, pola korupsi dalam PBJ yang ditemukan dengan modus yang umum terjadi di semua tempat di Indonesia. Belum ada cara "baru" untuk merampok uang negara melalui sektor PBJ.

"Artinya memang tidak terjadi kreativitas dan inofasi dalam korupsi," sebut dia.

Semuanya, sebut David, dimulai dari tahapan perencanaan, di mana banyak terjadi lobi yang dilakukan oleh rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga banyak proyek PBJ tidak berbasis kebutuhan.

Masalah di panitia lelang, misalnya, tiga peserta yang tidak memenuhi kualifikasi, Harga Perkiraan Sementara (HPS) bermasalah dan permainan harga, dan ditahap penyerahan barang dan jasa terjadi permainan mark down. Terakhir permasalahan tim pengawas lapangan.

"Selain permasalahan tersebut, ditemukan masalah lain seperti "mencincang" anggaran agar terhindar dari proses lelang, dan "permainan" penunjukan langsung yang tidak sesuai aturan," ia membeberkan.

Lebih lanjut David mengungkapkan, Kuasa di Penggunaan Anggaran juga menjadi catatan tersendiri dalam kasus PBJ. Sebab dalam kasus korupsi di sektor ini, SAHdaR menemukan bahwa penentuan pemenang lelang sangat ditentukan kuasa dari bupati/wali kota (conflict of interest).

"Walaupun sistemnya telah terbuka, tetapi sektor ini menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi, karena kurangnya pengawasan, akuntabilitas, integritas, dan pengetahuan dalam kegiatan pengadaan. Di samping permasalahan tersebut, juga tidak terlepas dari peran kepala daerah yang memiliki conflict of interest dalam proses PBJ," David menyebutkan.

Dan terakhir, SAHdaR menyoroti kinerja Badan Pemeriksa Keuangan yang "senang" memberikan label WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun faktanya, pada waktu yang bersamaan di tempat itu justru terungkap  kasus korupsi.

"Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 agar memuat pencegahan conflict of interest. Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap metode pelatihan dan sertifikasi PBJ. Ketiga, implementasi aplikasi E-Budgeting, E-Monitoring, E-Planning, E-Proceurement. Keempat adalah penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Serta Reformasi di tubuh BPK RI dan BPKP," David memungkasi.

KPK menganggap Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Banten menjadi daerah yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Dengan koordinasi dan supervisi (korsup) bidang pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, KPK mendampingi agar provinsi tersebut bisa melepaskan diri dari jerat korupsi.

Jika tingkat korupsi ditandai warna merah, bisa jadi peta ketiga provinsi akan sangat menyala. Sumatera Utara, Riau, dan Banten, saat ini dalam kondisi "membara". Kasus demi kasus korupsi menerpa pejabat di ketiga provinsi. KPK pun mencatatnya sebagai daerah dengan darurat korupsi.

Dalam konteks itulah, KPK melakukan koordinasi dan supervisi. Namun tidak seperti korsup pencegahan tahun-tahun sebelumnya, agar lebih efektif maka kali ini korsup dilakukan terintegrasi antara bidang pencegahan dan penindakan.

"Yang tahu persoalan utama sebuah kasus adalah bidang penindakan. Nah, hasil temuan bidang penindakan tersebut, akhirnya menjadi acuan bidang pencegahan," kata Ketua Tim Korsup KPK Wilayah Sumut Adlinsyah M Nasution, beberapa waktu lalu, yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi KPK, kpk.go.id, Minggu (11/12/2016).

Perbedaan pola korsup tentu menimbulkan perbedaan pelaksanaan. Pada korsup pencegahan sebelumnya, KPK hanya melakukan satu kegiatan, yakni bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika itu, BPKP yang melakukan review dan menyampaikan rencana aksi dari hasil review tersebut masing-masing wilayah.

Swkarang, menurut Adlinsyah M, pada korsup kali ini yang melakukan review adalah KPK. Dari review awal tersebut, KPK mengeluarkan rekomendasi dan rencana aksi. Selanjutnya, pemprov harus melaksanakan rencana aksi dan KPK memonitor pelaksanaannya.