Liputan6.com, Purwakarta - Setelah tertangkapnya empat terduga teroris di Ubrug, Jatiluhur, Purwakarta, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi segera menindaklanjuti rencana sebelumnya. Dia menilai melihat kejadian tersebut merupakan dampak negatif dari Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak terkendali.
"Makanya, saya bilang sejak dulu, tertibkan keramba jaring terapungnya. Semakin banyak keramba, makin tidak terkendali, makin sulit diawasi," kata Dedi di lokasi penangkapan teroris di waduk Ir. H. Juanda Purwakarta, Senin, 26 Desember 2016.
Advertisement
Baca Juga
Dedi mengatakan saat ini jumlah KJA di Jatiluhur Purwakarta mencapai 23.000 unit, jauh lebih banyak dari angka ideal, yakni 4.000 unit. Pemkab Purwakarta, PJT II Jatiluhur, TNI, dan Polri berkomitmen untuk menertibkan KJA.
"Saya inginnya zero KJA," tutur Dedi.Â
Jika izin tetap dikeluarkan untuk 4.000 KJA di Jatiluhur, kata dia, tidak ada jaminan jumlah KJA tidak bertambah. Terlebih lagi, komitmen penertiban KJA dilakukan direktur baru.
"Mending kalau direkturnya masih yang sekarang, kalau ganti bisa ganti juga kebijakannya," ujar Dedi.
Sejak awal, Dedi melihat KJA makin tidak terkendali. Hal ini rawan digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.
"Bagaimana kalau orang merakit bom di rumah situ? Karena gampang bawa bom ke sana. Seolah itu membawa pakan ikan, padahal apa (bom) tinggal disimpan di perahu, digerek ke turbin dilepas, masuk ke pembuangan, meledak, ya lewat," tutur Dedi.
Dedi mengingatkan jika sampai Jatiluhur bermasalah, dikhawatirkan Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, sampai Cirebon bisa terendam air. Dengan debit yang sangat tinggi, kecepatan air dari Jatiluhur hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai ke Jakarta.
"Mungkin omongan saya terlalu jauh, tetapi yang namanya waspada itu harus berpikir jauh," ujar dia.
Â