Liputan6.com, Semarang - Bupati Klaten Sri Hartini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan sang bupati pun mengejutkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
Menurut Gubernur Ganjar Pranowo, perlu pengawasan ketat kepada kepala daerah yang memimpin daerah baik tingkat kabupaten maupun kota. Tak hanya di Klaten, Ganjar pun meminta penyidik lembaga antirasuah rajin mendatangi 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
"Maka kita pinjam saja orang KPK untuk kita taruh di tiap kabupaten, termasuk di lingkungan Pemprov Jateng," ucap Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (30/12/2016).
Penangkapan Bupati Klaten diharapkan menjadi pelajaran kepala daerah, sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan. Selama kepemimpinannya, Ganjar optimistis tindakan penyalahgunaan anggaran tidak akan terjadi.
Advertisement
Baca Juga
"Jika di provinsi bisa kita jamin, tetapi beda kalau kewenangan di kabupaten dan kota. Mereka biasanya punya kebijakan sendiri," ujar Gubernur Jateng.
Kendati meminta tindakan tegas, Ganjar mengaku sedih mendapat informasi Bupati Klaten ditangkap KPK. Bukan bermaksud melindungi jajaran yang salah, namun tindakan Bupati Klaten yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu cukup mencoreng partainya.
Selain satu partai, sang bupati telah mengikuti pakta integritas di Kantor KPK, Jakarta, sehingga mencoreng nama Jawa Tengah. "Padahal Provinsi Jateng sudah beri contoh (layanan publik) terbaik, maka nantinya akan saya cek sendiri," kata Ganjar yang mengaku akan mengambil langkah lanjut.
Setelah Bupati Klaten Sri Hartini diciduk penyidik KPK tadi pagi, Ganjar Pranowo langsung memberikan peringatan keras kepada jajarannya. Terutama agar tak terjadi perbuatan serupa.
Bahkan, Ganjar mengatakan tak segan untuk menindak tegas anak buahnya yang kedapatan korupsi.
"Kalau ditemukan lagi, maka saya yang akan ambil tindakan sendiri. Berarti kalau ada temuan seperti itu tolong KPK di-OTT segera,"Â Ganjar Pranowo memungkasi.