Heli Gado-Gado, 'Angkot' Hemat Pendulang Emas Papua

Dari delapan maskapai yang pernah beroperasi di daerah tambang wilayah Mepago ini, saat ini hanya tersisa tiga maskapai penerbangan dengan helikopter jenis Bell dan Bolco. Dalam satu kali terbang dari Nabire-Degeuwo, helikopter harus membayar Rp 500-600 ribu kepada pemilik hak ulayat tanah di Degeuwo.

"Jika dalam satu hari bisa terbang 8-10 kali, dikalikan Rp 500 ribu, dikalikan lagi 25-28 hari, masyarakat setempat bisa mendapatkan penghasilan Rp 140 juta per bulannya," kata Gobay.

Pola bagi hasil antara pemilik hak ulayat tanah ataupun bagi hasil dengan perusahaan penerbangan dan perusahaan tambang emas di setiap wilayah berbeda.

"Kalau untuk pemasukan bagi pemerintah, peningkatan PAD, tambang-tambang emas ini belum ada kontribusinya, walaupun perusahaan ini membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," ucap dia.

Lalu, ada juga tambang emas di Nafisi, Kabupaten Nabire. Dari sejumlah perusahaan emas yang beroperasi di tambang rakyat di Papua, hanya Perusahaan Tunas Anugerah Papua Holding Company yang merealisasikan bagi hasil dan berkontribusi secara transparan kepada masyarakat setempat.

Di Nafisi, setiap bulannya 133 kepala keluarga (KK) bisa mengantongi Rp 5-10 juta dari bagi hasil dengan perusahaan, belum termasuk pembagian sembako dan pengobatan gratis.

"Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2015 dan hanya ada satu perusahaan di sana. Mereka berlaku adil dengan pemilik ulayat tanah. Masyarakat senang juga jika saling menghormati dan tak pernah ada gejolak di sana," ucap Gobay.

Kesepakatan bagi hasil antara perusahaan dan pemilik hak ulayat tanah tak selamanya berjalan dengan baik. Pembagian bagi hasil dengan perusahaan penerbangan di Degeuwo, misalnya, dikelola oleh kepala suku ataupun kepala kampung di daerah itu. Namun, ada dugaan sampai saat ini pembagian itu tak sampai kepada masyarakat setempat.

"Dulu kami pernah diminta untuk menjadi perantara pembagian bagi hasil transportasi ini. Namun kami tak berani karena menyangkut uang banyak dan banyak pula kepentingannya. Yang saya dengar, dana bagi hasil itu tak menetes baik ke warga sampai saat ini," ucap Gobay.

Begitu pun di daerah tambang emas Topo di Kabupaten Nabire. Setiap bulan beberapa perusahaan di sana memberikan dana bagi hasil ke kepala suku. Pembagian itu dengan maksud agar pembagiannya dapat merata ke warga di sana. Namun kenyataannya, dana itu juga tak tersalurkan dengan baik hingga ke masyarakat.