Ribuan Kartu Indonesia Pintar Disebar ke Kabupaten Terpencil

Liputan6.com, Palembang Dalam rangkaian kunjungan ke Sumatera Selatan (Sumsel), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ada ribuan KIP yang dibagikan ke para siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten terpencil dan termuda di Sumsel, yaitu Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI).

Bantuan KIP merupakan kucuran dana langsung dari Pemerintah Pusat untuk menunjang kebutuhan belajar para siswa.

“KIP menjamin seluruh Indonesia untuk membantu menyelesaikan sekolah maksimal di tingkat SMA/SMK. Jaminan ini tiap tahun akan didapat dari pemerintah pusat,” ujarnya saat membuka acara Percepatan Dana Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana di Kabupaten PALI, Senin 20 Maret 2017.

Ada sebanyak 1.717 siswa di Kabupaten PALI yang mendapatkan KIP, yaitu 475 siswa SD, 585 siswa SMP, 410 siswa SMA dan 247 siswa SMK.

Sebagian KIP yang dibagi ini, diperuntukkan bagi siswa yang sudah mendapatkan manfaat bantuan namun belum menerima kartunya. Sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, akan ada penambahan peserta KIP yang baru yang dilakuakn secara bertahap.

Untuk tahun ini, kata Muhadjir, pihaknya menargetkan bisa membagikan sebanyak 17.800 KIP di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pelosok dan terpencil.

Dalam penyebaran KIP, Mendikbud RI menegaskan akan mencabut manfaat PIP dari penerimanya jika bantuan tersebut digunakan diluar dari kebutuhan pendidikan.

“Jangan digunakan untuk beli pulsa, handphone, apalagi rokok terkhusus pelajar laki-laki. Bisa ditarik lagi KIP-nya. Kalau untuk beli sepatu, tas, seragam sekolah itu benar,” ujarnya.

Dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui KIP ini bervariasi. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) mendapatkan dana sebesar Rp 450.000, SMP sebesar Rp 750.000 dan SMA/SMK sebesar Rp 1 Juta. Dana tersebut akan dicairkan dalam waktu satu tahun sekali.

Mendikbud RI juga akan menjanjikan bantuan 8.000 unit meja dan kursi untuk sekolah di Kabupaten PALI. Lalu, bantuan lainnya berupa penambahan Ruang Kelas Belajar (RBK) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pemerintah pusat juga akan membangun dua gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten pemekaran ini.

“Pemkab PALi siapkan lahannya, kita akan bangun gedungnya. Nanti harus berbagi tugas dengan Pemprov Sumsel, karena itu juga tanggung jawabnya,” katanya.

Untuk masalah alat-alat praktek SMK, sebagian akan dibantu oleh Kemdikbud dan sebagian lagi jadi tanggung jawab Pemprov Sumsel. Sedangkan untuk penyediaan tenaga kerja dan honor serta sarana dan prasarana belajar jadi tugasnya Pemkab PALI.

Menurut Bupati Kabupaten PALI Heri Amalindo, ada sebanyak 12.000 siswa lulusan SMP sederajat, namun hanya 6.000 siswa yang melanjutkan ke tingkat SMA sederajat di Kabupaten PALI.

“Sisanya sebanyak 6.000 siswa tidak tahu dimana rimbanya. Dengan adanya sekolah tambahan, mereka bisa melanjutkan pendidikan disini. Kita juga ingin mengusulkan SMP berbasis pesantren,” ungkapnya.