Langkah Baru 2 Kubu Keraton Surakarta Buntu

Liputan6.com, Solo - Pertemuan mediasi antara dua kubu yang terlibat konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta berakhir buntu. Kubu Dewan Adat yang diwakili KGPH Puger terlebih dahulu meninggalkan ruangan ketika pertemuan tersebut belum selesai.

Pantauan Liputan6.com, pertemuan kedua kudu perwakilan Dewan Adat dengan Tim Lima atau Satgas Panca Narendra bentukan Raja Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi ‎dilakukan di ruang tamu markas Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop) TNI AD yang terletak di sebelah timur Keraton Kasunanan Surakarta.

Pertemuan untuk mediasi konflik internal keraton itu dimulai sekitar pukul 10.30 WIB yang ditandai dengan kedatangan perwakilan masing-masing kubu. Selama proses mediasi, petugas kepolisian menjaga ketat acara yang dihadiri Kapolresta Solo dan Dandim Surakarta itu.

Tanda-tanda mediasi berujung buntu ketika perwakilan dari Dewan Adat KGPH Puger meninggalkan lokasi pertemuan pada pukul 11.20 WIB. Dengan wajah kesal, Puger yang juga adik kandung Raja PB XIII Hangabehi itu langsung berjalan menuju Sasono Kasentanan Keraton Kasunanan Surakarta yang terletak tepat di seberang barat lokasi pertemuan.

Setelah ditunggu hingga pukul 13.00 WIB, perwakilan kubu Dewan Adat tidak tampak kembali lagi ke tempat pertemuan untuk mendiasi di ruang tamu gedung Pusdiktop TNI AD.

Sekitar pukul 13.30 WIB, perwakilan kubu Tim Lima yang merupakan utusan Sinuhun PB XIII Hangabehi, KGPH Benowo langsung meninggalkan lokasi menuju kediaman sang raja di Sasono Putro.

KGPH Benowo mengungkapkan dalam pertemuan dengan kakaknya KGPH Puger yang merupakan perwakilan Dewan Adat berlangsung tanpa ada keputusan. Pasalnya, yang bersangkutan tidak berani mengambil keputusan.

Hal itu berbeda dengan posisinya yang merupakan wakil dari Sinuhun Raja PB XIII Hangabehi bisa memberikan keputusan karena sudah mendapatkan mandat dan wewenang.

"Setelah berdebat lama, ternyata Puger tidak bisa memutuskan mewakili mereka. Makanya saya langsung emosi, kenapa Anda kalau jadi perwakilan mereka tidak bisa memutuskannya," kata dia di Sasanono Putro Keraton Kasunanan Surakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dalam pertemuan itu, Benowo mengungkapkan sebetulnya terdapat beberapa poin penting yang dibicarakan dengan perwakilan Dewan Adat. Salah satunya, Sinuhun meminta semua kunci yang ada di dalam keraton. Selama ini, semua kunci pintu ruangan di dalam Keraton Solo dikuasai oleh Dewan Adat.

"Ada dawuh dalem Sinuhun jika meminta kunci-kunci di keraton, terutama kunci pintu-pintu. Selain itu juga, kunci Ndalem Ageng supaya bisa membuka askses Sinuhun untuk menuju ke mana saja di dalam keraton. Kunci untuk membuka pintu utama depan keraton ikut diminta supaya menjadi akses keluar masuk para abdi dalem Sinuhun," tutur Benowo.

Dengan kunci-kunci itu, kata Benowo, Sinuhun menginginkan untuk bisa menggelar jumenengan atau peringatan kenaikan takhtanya ke-13 tahun pada 22 April mendatang.

Pasa‎lnya sejak empat tahun terakhir, raja absen menggelar jumenengan di dalam keraton karena semua akses dikuasai kubu Dewan Adat.

"Sinuhun pun membolehkan kepada mereka (Dewan Adat) untuk membantu proses jumenengan, mau sowan juga boleh tidak dilarang. Tetapi janganlah kemudian mereka mengunci pintu dan mengisolasi Sinuhun untuk tidak bisa masuk ke keraton. Kan itu aneh," ujar dia.

Dia menambahkan, dengan adanya proses mediasi yang tidak menemukan titik temu, pihaknya kini menunggu proses mediasi yang dilakukan oleh Wali Kota Solo.

"Kita tunggu dulu, katanya sedang dimediasi Pak Wali sebagai pemegang wilayah tertinggi di Surakarta," kata dia.

Sebaliknya, jika proses mediasi tersebut tetap mengalami jalan buntu, Benowo menyatakan pihaknya akan membongkar pintu yang dikunci oleh kubu lain.

"Ya upaya buka paksa dengan dibongkar pintunya, tetapi harus dengan disaksikan oleh pihak Polres dan aparat keamanan. Karena kalau tidak dibongkar gimana," ujar dia.