Atasi Rob, Pemkab Pekalongan Berguru ke Belanda

Keluhan warga bukannya tak menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan serius rob yang menjadi momok bagi masyarakat pesisir pantura. Sejumlah langkah strategis pun diupayakan. Satu di antaranya menjalin kerja sama dengan Dewan Air Belanda di Kota Rotterdam.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyelesaikan masalah rob bukanlah pepesan kosong belaka. Sebab, beberapa upaya penanggulangan sudah ditempuh dengan pembangungan great land wall atau tanggul raksasa melintang di Mulyorejo, Kecamatan Tirto.

Selain itu, Pemkab Pekalongan merangkul masyarakat Forum Peduli Banjir Rob Wonokerto. Termasuk, kesiapan awal dengan penyediaan kondisi foto wilayah terkena dampak rob dari satelit.

"Kami juga sudah menandatangani pernyataan kehendak (Statement of Intens/SoI) antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Air Belanda yang ditandatangani oleh AIB van der Klugt Vice Chairman HHSK/DWA Indonesia," ujar Asip di Pekalongan, Senin, 10 April 2017.

HHSK merupakan lembaga yang mengelola air di Kota Rotterdam, Belanda, sebagai referensi untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan.

"Kesepakatan ini merupakan usaha membangun pentingnya kerja sama saling menguntungkan di bidang penguatan Capacity Building dalam manajemen sistem drainase guna menyelesaikan permasalahan rob yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan," dia menambahkan.

Guna mencapai tujuan tersebut, menurut Asip, kedua pihak saling mengikatkan diri dan menyatakan niat untuk mengadakan kemitraan dalam pengorganisasian dan peningkatan kapasitas pengelolaan sistem drainase atau water management.

"Serta kita sepakat untuk pertukaran informasi dan regulasi sektor drainase dan kolaborasi dengan pihak dengan lembaga akademis dan penelitian," ia menjelaskan.

Ia menambahkan bahwa untuk hasil yang lebih maksimal, pernyataan kehendak dari kedua pihak ini akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan lebih rinci yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak bersama.

Rencananya pada tahun ini akan diadakan pertemuan untuk menyusun program pengelolaan sistem drainase. Selanjutnya pada 2018 akan dilaksanakan kegiatan pengiriman, pertukaran delegasi teknis Kabupaten Pekalongan dengan pihak HHSK. Serta, penyelenggaraan seminar, ceramah, workshop benchmarking pengelolaan sistem drainase.

Sebelumnya, Forum Komunitas Peduli Rob (FKPR) yang digagas oleh masyarakat perantauan asal Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, berkomitmen memberikan sumbangsih sekaligus membantu Pemkab Pekalongan untuk mengatasi persoalan rob.

Ketua FKPR Mujio Sukir mengatakan, pihaknya berkepentingan mengatasi persoalan bersama Pemkab Pekalongan melalui kajian dan penelitian mendetail dengan melibatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Kami melalui Lapan menyediakan foto atau citra satelit untuk mendeskrepsikan mengapa sampai terjadi rob di wilayah pantura," kata Mujio Sukir.

Bahkan, untuk pembiayaanya, pihaknya telah mencarikan donatur untuk membantu membiayai penanganan rob. "Penanganan rob memang harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti memanfaatkan citra foto menggunakan satelit, sehingga dari situ akan diketahui titik-titik mana saja yang menjadi penyebab rob. Untuk kemudian bisa segera diatasi," ujar dia.

Mujio Sukir pun berharap penanganan banjir rob yang sudah berjalan pada tahun ini akan memberikan hasil dan dampak yang positif. Dengan demikian, persoalan rob diharapkan bisa diatasi pada 2018.