Konflik Lahan 12 Tahun Berakhir dengan Kerja Sama Konsesi

Liputan6.com, Palembang - Selama 12 tahun terakhir sejak PT Bumi Mekar Hijau (BMH) membuka lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), konflik pengelolaan lahan terus terjadi dengan warga sekitar.

Setelah adanya nota kesepakatan kerja sama (NHK) lahan konsesi seluas 10 ribu hektare yang difasilitasi Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Lingkungan Hidup, ketegangan konflik lahan belasan tahun berakhir.

Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, konflik menyebabkan areal-areal konsesi atau yang dikelola oleh negara melalui balai taman nasional tidak bisa ditangani dengan baik.

"Dua belas tahun sangat melelahkan bagi warga Desa Riding berkonflik dengan pemegang izin. Pemerintah sekarang ingin menyelesaikannya konflik tenurial hutan, antara hak dan kewajiban soal hutan," ujarnya kepada Liputan6.com, saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan PT BMH dengan masyarakat Desa Riding di Kabupaten OKI Sumsel, Jumat, 21 April 2017.

Luasan lahan konsesi tersebut dibagi dalam Zona 1 dengan luasan 4.390 hektare untuk lahan infrastruktur, areal lindung dan termasuk 1.800 hektare untuk lahan penggembalaan kerbau.

Sedangkan, Zona 2 dengan total luasan 5.610 hektare diperuntukkan sebagai pengembangan agroforestri seluas 1.500 hektare dan penanaman tumbuhan akasia. Penggarapan lahan konsesi itu juga akan diawasi secara online oleh instansi terkait dan masyarakat.

Kerja sama itu juga sebagai bentuk pelegalan Desa Riding di dalam kawasan hutan seluas 10 ribu hektare. Dengan status baru ini, program pemerintah lainnya bisa disisipkan, sementara polisi kehutanan (Polhut) tidak bisa lagi menangkap para warga.

"Ketika legal, jangan dijualbelikan tanah garapan ini, jangan menanam sawit, karena ini bukan Hak Guna Usaha (HGU). Bisa menanam pangan dan lainnya," katanya.

Proses penyelesaian konflik di Desa Riding ini, lanjut dia, sudah diurus sejak Oktober 2016 lalu, terutama sejak terbit Peraturan Menteri (Permen) P.84 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan didukung Permen P.20 tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Permen P.42 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi.

Rekoneksi dan perlindungan kemitraan kehutanan antara gabungan 11 kelompok tani Desa Riding bersatu dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Perusahaan juga bisa menjalankan CSR di dalam program ini.

"Dengan adanya tanda tangan kerjasama ini, masyarakat diharapkan tidak akan membakar lahan lagi. Ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam mengelolanya," lanjut Hadi.

Di Sumsel, ada 325 ribu hektare Hutan Lindung dan 167,8 hektare Perhutanan Sosial. Namun, NKK baru dilakukan di Desa Riding dengan PT BMH. Sedangkan, perusahaan lainnya di Sumsel seperti PT MHP dan PT Reki belum membuka kerja sama dengan warga sekitar untuk menggarap lahan konsesi.