Liputan6.com, Makassar - Penyegelan oleh pihak yang mengaku ahli waris lahan di tiga sekolah memaksa 1.500 siswa Sekolah Dasar (SD) belajar di pinggir Jalan Pajjaiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Bhiringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Mereka terdiri dari siswa SD Inpres Pajjaiang, SD Negeri Pajjaiang, dan SD Inpres Sudiang. Selain belajar di pinggir jalan, para siswa juga berdemo dengan mengangkat karton yang bertuliskan "Bapak Walikota Kami Minta Hak Kami Untuk Bersekolah!!!", sambil berteriak dan bernyanyi.
"Buka sekolah, buka sekolah, buka sekolah, kami mau belajar," teriak siswa-siswi sekolah dasar itu di depan sekolah mereka pada Kamis (4/5/2017) pagi. Meski begitu, sebagian anak SD itu ada yang berlarian.
Pantauan Liputan6.com, pagar utama kompleks sekolah tertutupi spanduk warna kuning bertuliskan 'Untuk Sementara Proses Belajar Mengajar Di Dalam Sekolah SD Di Non Aktifkan, Berhubung Lahan Yang Ditempati Membangun Sekolah Belum Ada Ganti Rugi Dari Pemerintah, TTD Ahli Waris, Hj. Badjida'.
Sementara, di pintu alternatif yang terletak di samping komplek Sekolah Dasar itu juga ditutupi tripleks yang bertuliskan, 'Sekolah Ini Ditutup, Akan Dibuka Kembali Setelah Ada Ganti Rugi Lahan'.
Kepala SD Negeri Pajjaiang, Intang, mengaku kaget saat tiba di depan pagar utama sekolah telah tertutup spanduk dan pintu alternatifnya juga tertutup triplek.
"Iya saya kaget karena pas pagi tadi saya datang sekolah sudah disegel," kata Intang, kepada Liputan6.com.
Setelah berembuk dengan dua kepala sekolah lainnya, Intang memutuskan memerintahkan agar guru-guru dan siswa belajar di pinggir jalan dengan beralaskan koran dan peralatan seadanya.
Advertisement
Baca Juga
"Ya daripada kami pulangkan, lebih baik kita sempatkan untuk belajar. Awalnya kita lakukan di depan sekolah, tapi karena areanya sempit dan banyak kendaraan yang lalu lalang makanya kami pindah ke sana (depan Kantor Samsat II Makassar). Cuma satu mata pelajaran kok karena sepertinya tidak efektif," tutur Intang.
Intang mengaku tak paham perihal sengketa lahan yang menimpa sekolah yang dipimpinnya. Ia mengaku baru empat bulan menjadi kepala sekolah di tempat itu. Meski begitu, ia berharap agar permasalahan tersebut dapat cepat terselesaikan.
"Karena karena tanggal 15 Mei 2017 nanti, siswa kelas VI akan menjalani Ujian Nasional. Kalau tidak cepat terselesaikan, bagaimana nasib mereka," kata Intang.
Sementara itu, Kepala UPTD Kecamatan Bhiringkanaya, Masdir, mengatakan pihaknya telah berusaha membujuk para ahli waris untuk membuka segel sekolah agar para siswa dapat belajar seperti biasa.
"Hasilnya, pihak ahli waris meminta agar lahan segera dibayarkan. Kami akan berusaha agar proses belajar mengajar kembali lagi ke sekolah masing-masing," terangnya.
Terpisah, Lurah Sudiang Raya Andi Wahyu Rasyid Azis menjelaskan setelah berbicara dengan pihak ahli waris, ia menyanggupi akan memfasilitasi ahli waris bertemu dengan Komisi A DPRD Kota Makassar. Dia pun membujuk agar pihak ahli waris membuka segel pintu masuk sekolah agar siswa SD dapat kembali belajar normal.
"Memang status tanah sekolah belum bersertifikat, sedangkan bangunan sekolah adalah aset negara. Dari dulu sekolah ini diajukan untuk renovasi dalam Musrembang, tapi tidak pernah disetujui karena tanahnya bukan aset negara," tuturnya.