Kenangan Manis dan Mimpi Anak Nelayan

Kesulitan hidup yang dihadapi nelayan ini tidak ayal membuat Sofian enggan meneruskan profesi ayah dan kakek buyutnya sebagai nelayan. Meski tiga kakak kandungnya menjadi nelayan, dia bertekad mengenyam pendidikan tinggi di universitas.

Pemuda kelahiran Banyuasin, 18 Juli 1998, ini sejak kecil menunjukkan minat yang tinggi pada pendidikan. Setamat sekolah dasar, da minta dimasukkan ke pondok pesantren di Darul Abroh, KM 14 Kota Palembang.

Ia pun menolak tawaran untuk mengabdi terlebih dahulu selama setahun sebagai pengajar di pesantren tersebut sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena ingin secepatnya menyelesaikan pendidikan.

"Seharusnya saya jadi guru dahulu, paling tidak satu tahun di pondok. Akan tetapi, saya tidak mau karena ingin cepat-cepat masuk SMA. Pikiran saya bagaimana caranya agar cepat kuliah," kata Sofian.

Setelah menamatkan SMP, dia melanjutkan ke SMA Muara Padang dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pada tahun ini.

Sofian yang bertekad kuat mengeyam pendidikan formal itu telah membuat kedua orang tuanya terenyuh. Meski awalnya kurang mendukung karena tiga kakak Sofian memilih jadi nelayan, lambat laun keduanya memberikan restu.

Sofian pun tidak menyia-nyiakan dukungan tersebut dengan mendaftarkan diri pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dia memilih Jurusan Agrobisnis dan Teknologi Perikanan di Universitas Sriwijaya.

"Saya ingin menerapkan teknologi perikanan di kampung. Semoga saja cita-cita ini terwujud," ujar Sofian.

Apa yang dialami Sofian itu tidak dibantah Ruslan Aziz (64), nelayan asal Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia juga mengeluhkan kurangnya tangkapan ikan sejak 10 tahun terakhir sehingga memaksanya berlayar hingga Kepulauan Riau.

Kondisi tersebut makin menyulitkan para nelayan yang bermukim di Sungsang karena terjadi kenaikan biaya produksi.

"Dalam 10 tahun terakhir ini yang bisa dikatakan sangat terasa berkurangnya. Jika hanya berlayar ke perbatasan Bangka, jumlah tangkapan ikan tidak sesuai, jadi terpaksa saya dan teman-teman ke Kepulauan Riau," kata Ruslan.

Ruslan mulai menjadi nelayan pada 45 tahun silam. Saat ini dia memiliki kapal berkapasitas 5 GT yang digunakan bersama empat rekannya. Setiap keuntungan yang didapat dari penjualan ikan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya produksi.

Ayah empat orang anak itu mengatakan bahwa jumlah pendapatannya selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dia tetap bertahan karena tidak memiliki kepandaian lain selain menjadi nelayan.

"Bahkan, saat tidak enak badan, saya pun harus melaut. Jika tidak melaut, keluarga tidak makan. Pernah saya hanya bawa pulang uang Rp150 ribu setelah 3 hari melaut," katanya.

Kesulitan meningkatkan pendapatan itu, bukan semata-mata karena jumlah tangkapan ikan yang berkurang, melainkan ketergantungan nelayan pada tauke. Kelemahan mengakses lembaga keuangan formal untuk modal kerja membuat Ruslan terikat puluhan tahun dengan tauke sehingga mau tidak mau menjual harga ikan dengan harga di bawah pasar.

"Jika saja saya tidak terikat dengan tauke, mungkin saya bisa jual ikan dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, jika butuh uang selalu menemui tauke yang bisa meminjamkan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah kepada nelayan tidak lain untuk menyelamatkan profesi tersebut.

Nelayan saat ini salah satu profesi yang menjadi perhatian pemerintah karena dalam satu dekade terjadi penurunan drastis, yakni dari 16.000 jiwa pada tahun 2004 menjadi 8.000 jiwa pada tahun 2015. Salah satu penyebabkan adalah rendahnya penghasilan dan tidak ada jaminan kesejahteraan bagi mereka.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri 2/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Sektor Perikanan. Melalui aturan itu, KKP ingin memastikan para nelayan mendapatkan hak yang setara dengan profesi lain.

Lahirnya permen itu merujuk hasil penelitian yang mewawancarai sekitar 1.100 korban perdagangan orang di bidang perikanan. Mereka mengungkapkan kekerasan, seperti pembunuhan dan pembuangan jasad ke laut oleh oknum petugas perusahaan.

Jam kerja lebih dari 20 jam per hari hingga perbuatan melawan hukum, seperti mematikan transmiter kapal, "illegal transshipment", serta pemalsuan dokumen dan "logbook", juga terungkap pada penelitian itu.

Selain perlindungan HAM, pemerintah juga mengeluarkan beberapa program untuk mengangkat derajat hidup mereka, seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan, asuransi nelayan, sertifikasi lahan, pelatihan-pelatihan, dan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada nelayan.

Reformasi yang dilakukan di sektor perikanan nasional mulai menunjukkan hasil. Produksi perikanan yang biasanya dicuri, yang diperkirakan seperempat dari potensi produksi nasional, kini sudah bisa diselamatkan dan dinikmati di dalam negeri.

Pada 2015, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor ini membaik dari 7,35 persen pada tahun 2014 menjadi 8,37 persen. Produksi perikanan juga meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 23,99 juta ton.

Perbaikan itu merupakan hasil dari pengaturan serta pemberantasan dan penegakan hukum atas tindakan pencurian melalui penangkapan ikan secara ilegal, tidak terdaftar, dan tidak dilaporkan atau IUU fishing.

Hal itu mencakup moratorium izin kapal asing, penenggelaman kapal IUU fishing, pengaturan alat tangkap, pendaftaran ulang, pemulangan kapal asing, hingga menutup sepenuhnya sektor perikanan tangkap dari investasi asing.

"Memang masih banyak masalah di sana-sini. Akan tetapi, percayalah bahwa kami berusaha agar sektor perikanan Tanah Air terus membaik. Penyelesaian masalah memang tidak mudah karena harus dilihat kasus per kasus," kata Rifky.

Profesi nelayan hingga kini masih belum menjanjikan kesejahteraan. Profesi yang syarat risiko ini demikian dekat dengan kemiskinan. Demikian potret nelayan di negara dengan pulau terbanyak sekaligus memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada.