Serangan Belalang Mengganas, Sumba Timur Minta Bantuan Jakarta

Serangan Belalang Mengganas, Pemkab Sumba Timur Mati Kutu — Jumlah telur belalang kembara makin banyak. Satu ekor belalang bisa menghasilkan 300-500 ekor anak. (Liputan6.com/Ola Keda)

Liputan6.com, Kupang - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menyurati Menteri Pertanian dan Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Pusat guna mengatasi serangan belalang kembara yang kian meluas.

"Iya, hari ini kami kirimkan surat resmi ke Jakarta, ke Menteri Pertanian, BPBD dan Gubernur NTT. Semoga ada bantuan dari pusat," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Johanis Hiwa Wunu, kepada Liputan6.com, Senin (19/6/2017).

Menurut Johanis, populasi belalang bertambah akibat telurnya yang kian meningkat. Akibatnya, pihaknya kewalahan mengatasi serbuan belalang yang kian meluas.

"Satu ekor belalang bisa menghasilkan 300-500 ekor dan telurnya di dalam tanah, sehingga kami kewalahan," kata Johanis.

Pakar ilmu lingkungan sebelumnya menyarankan agar penanggulangan wabah belalang di Sumba Timur dilakukan dengan cara hujan buatan. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengaku tak punya cukup duit untuk membuat hujan buatan demi menanggulangi teror belalang.

"Kami masih tetap pakai pestisida karena hanya itu yang kami miliki. Kami tak punya anggaran untuk hujan buatan," ujar Johanis pada Jumat, 16 Juni 2017.

Menurut Johanis, cara satu-satunya untuk mengantisipasi meluasnya serangan belalang sejak Sabtu, 9 Juni 2017, adalah dengan menyemprotkan insektisida, salah satu dari jenis pestisida.

Pihaknya telah mengerahkan tim Brigade Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk menyemprotkan insektisida tersebut. Penyemprotannya menggunakan insektisida confidor yang diterbangkan menggunakan pesawat Fokker.

"Yang ada di kami hanya itu. Jika ada pihak donatur atau pemerintah pusat yang membantu, kami sangat mengharapkan itu," kata Johanis.

Dia menambahkan, saat ini serangan belalang ke area pertanian warga sudah berkurang. Namun, dua hektare sawah warga sudah habis dilalap belalang yang mengganas hingga mendorong pemerintah menetapkan kejadian itu sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Memang kemarin sempat menyerbu rumah warga dan halaman perkantoran, tetapi sekarang sudah berkurang," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Reaksi DPRD Soal Penanganan Serangan Belalang

Dewan Pemerintah Rakyat Daerah (DPRD) NTT tengah mendorong Pemprov NTT untuk segera mengambil langkah strategis mengatasi serangan hama belalang kembara di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Namun, DPRD NTT meminta langkah yang diambil harus mempertimbangkan faktor keselamatan manusia dan lingkungan.

"Jadi perspektifnya perlindungan manusia dan kehidupannya, karena hama belalang adalah ancaman, sehingga langkah yang diambil harus dipertimbangkan baik-baik," ujar Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Teke Ofong, dalam kesempatan berbeda.

Alex mengatakan ada tiga langkah konkret yang harus dilaksanakan pemerintah menyusul penyemprotan pestisida. Pertama, pemerintah harus menyosialisasikan secara benar penggunaan pestisida agar masyarakat dapat menghindari lokasi penyemprotan demi melindungi bahan pangan dan sumber air yang ada.

Kedua, takaran pestisida harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga. Ketiga, harus mengevaluasi secara berkala agar apa yang dilakukan tidak berdampak buruk.

"Itu langkah pendek yang harus diambil karena sudah mewabah. Setelah itu langkah menengah dan panjang, pemerintah segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan para ahli," kata Alex.

Pemerintah NTT, menurut Alex, segera mendorong para ahli untuk mempelajari penyebab serangan hama belalang untuk menentukan solusi jangka panjang penyelesaiannya.

"Harus disikapi dengan benar dan koordinasi juga dengan wilayah kabupaten sedaratan Sumba. Jangan sampai hama belalang menyebar ke kabupaten lainnya, apalagi ini musim angin," ujar Alex.

Terkait keluhan pemerintah daerah soal ketiadaan anggaran untuk mengadakan hujan buatan, menurut Alex, pemerintah segera berkoordinasi dengan BNPB Pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran. Apalagi wabah ini sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sudah ditetapkan sebagai KLB berarti ini sudah skala bencana," ujar Alex.