Siasat Garut Akali Pengusaha Nakal agar Bayar Pajak

Liputan6.com, Garut - Minimnya pendapatan pajak dari sektor pariwisata yang diperoleh pemerintah kabupaten (Pemda) Garut, Jawa Barat membuat kota dodol itu berbenah. Tahun ini, Pemda Garut segera memang 25 tapping box atau alat perekam transaksi yang dipasang di tiap wajib pajak.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, pemasangan alat perekaman transaksi itu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah riil pengunjung yang datang.

"Upaya ini sekaligus untuk menghilangkan prasangka antara kami dan wajib pajak mengenai kewajiban mereka," ujarnya dalam sosialisasi pajak daerah bagi pengusaha hotel, restoran, parkir, bukan logam mineral serta evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, di Pendopo Garut, Jumat petang 7 Juli 2017.

Selama ini ujar Rudy, pendapatan pajak daerah dari sektor pelaku wisata masih terbilang minim, padahal pamor destinasi wisata Garut kini tengah naik daun. "Ada satu pengelola yang melaporkan pendapatannya hanya 1,5 juta berarti satu hari hanya Rp 50 ribu, masa seperti itu," ujarnya.

Dengan upaya itu lanjut dia, diharapkan pajak dari pengelolaan sektor wisata atau sektor lain non tambang dan migas bisa memberikan dampak signifikan. "Mari lakukan komunikasi agar tidak saling mencurigai," ujarnya.

Untuk tahap pertama, dari sekitar 147 Restoran dan 134 hotel yang ada di kabupaten Garut, baru sekitar 25 unit alat perekam transaksi yang akan dipasang secara acak di 12 hotel serta 13 restoran. "Soal siapanya tentu nanti kami akan pilih," kata dia.

Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut Asep Haelusna mengapresiasi langkah Pemda Garut itu, namun menurutnya alangkah lebih baik jika pemasangan alat dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu kepada seluruh wajib pajak. "Kan sama-sama bayar pajak, agar lebih adil," pinta dia.

Menurutnya, naiknya sektor wisata kabupaten Garut kata dia, bakal memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. "Makanya barengi dengan perbaikan infrastruktur jalan dan kenyamanan lainnya seperti premanisme agar pengunjung aman," ujarnya.

Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan menilai, pemasangan 25 tapping box yang akan dilakukan pemda Garut tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang ada.

"Itu pun kan CSR dari Bank Jabar, kenapa tidak menganggarkan pengadaan alat itu (tapping box) kan hasilnya juga buat pemerintah," kata dia.

Dengan target tinggi menaikan pajak serta pendapatan asli daerah sektor wisata lanjut dia, seharusnya pemda Garut memiliki kemauan politik untuk mendukungnya. "Harusnya dipasang di semua wajib pajal jangan tebang pilih," ujarnya.

Ia mencontohkan kemauan pemkot Bandung menyediakan anggaran hingga Rp 3 miliar yang diperuntukan untuk pengadaan 535 tapping box yang akan dipasang dihampir semua wajib pajaknya.

"Kalau berkomitmen naikan pajak suruh Bapenda (badan pendapatam daerah) siapkan anggaran untuk memasang alat perekaman itu," ujarnya.

Kapolres Garut AKBP Novri Turangga mengatakan, persoalan premanisme  terutama di kawasan wisata di kabupaten Garut memang bukan perkara mudah. "Kita sulit membedakan sebab antara preman dan bukan preman beda tipis," ujarnya.

Ia mengklaim kerap melakukan razia preman di beberapa kawasan wisata, namun tetap peredaran premanisme sulit ditanggulangi.

"Selama puasa ada 3-4 kali razia preman, memang harus dilakukan penindakan, kalau dibiarkan akan semakin banyak, namun kita membutuhkan kerjasama semua pihak, sebab mustahil akan di selesaikan tanpa bantuan semua," ucap dia.