Ajukan Jadi Ibu Kota RI, Kaltim Siapkan Lahan 2.500 Hektare

Liputan6.com, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengaku telah menyiapkan lahan lebih dari 2.500 hektare di Teluk Balikpapan. Lahan itu disiapkan untuk komplek perkantoran jika Kaltim ditunjuk jadi ibu kota RI. 

Dia menyatakan Kaltim siap jadi ibu kota negara. Untuk itu ia akan menunjukkan peta kepada Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Kaltim pada Kamis (13/7/2017). 

"Tapi mohon maaf, lokasi yang saya usulkan bukan di Samarinda, tapi di Kota Balikpapan, tepatnya di sekitar Teluk Balikpapan," ujar Awang Faroek di Samarinda, Rabu 12 Juli 2017, dilansir Antara.

Gubernur menjamin Kaltim merupakan daerah yang aman sehingga tepat dijadikan ibu kota negara. Salah satu pertimbangannya, Kaltim bebas gempa. 

Dari sisi infrastruktur, jalan tol yang sedang dibangun akan berfungsi pada 2018. Selain itu sudah ada bandara internasional, pelabuhan internasional di Kariangau, bahkan di Penajam sedang dikembangkan kota industri, termasuk di Maloy, Sangatta. Di kawasan itu sedang dibangun kawasan industri dan pelabuhan internasional.

Gubernur menambahkan perairan Kaltim masuk dalam lintasan pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Sehingga dari sisi perdagangan sangat menguntungkan untuk jalur perdagangan dan pengembangan bagi Asia timur, bukan hanya pengembangan Indonesia.

"Tata ruang lahan di Teluk Balikpapan sudah clear and clean, sudah bersih dan siap dijadikan ibu kota. Lahan ini milik pemerintah, berapa pun kebutuhan lahan untuk kawasannya, saya siap," katanya.

Untuk itu, ia mempersilahkan tim dari Bappenas dan Komisi II DPR melakukan kajian dan mempertimbangkan usulannya. Kalim bisa menjadi opsi karena masih ada dua daerah lain yang juga disebut-sebut akan menjadi ibu kota, yakni di Kalteng dan Kalsel.

Kota Palangkaraya di Kalteng disebut-sebut sejak zaman Bung Karno akan menjadi calon untuk pemindahan ibu kota. Menurut Awang itu adalah salah tafsir karena maksud Bung Karno adalah Kalimantan, tidak langsung menyebut Palangka Raya.

"Sejarahnya begini, ketika negara kita masih Republik Indonesia Serikat (RIS), waktu itu ada Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bernama Pangeran Muhammad Nur yang protes karena Kalimantan tidak diperhatikan. Kemudian Bung Karno menjawab, kalau gitu kita pindah saja ibu kota ke Kalimantan. Begitu sejarahnya," ujar dia.

Terkait usulannya, ia mempersilahkan tim dari Bappenas dan DPR datang ke melihat lahan yang ada dan mengkaji keunggulannya, termasuk mengkaji dua daerah lain sehingga bisa diputuskan lokasi mana yang layak jadi ibu kota.

"Silahkan dikaji dengan cermat, mana yang layak dari tiga daerah di Kalimantan ini, apakah di Kaltim, Kalteng, atau Kalsel, " ujarnya. "Yang penting adalah ibu kotanya harus pindah, jangan lagi di Jakarta."

Sebelumnya Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Hetifah Sjaifudian, juga berpendapat Kaltim tepat untuk menjadi ibu kota negara.

"Dari lokasi calon ibu kota yang berada di Kalimantan seperti Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, menurut pengamatan saya Kaltim merupakan lokasi yang paling tepat karena ada beberapa alasan yang menguatkan," ujar lulusan Planologi Institut Teknologi Bandung ini.

Sementara itu Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tanah Bumbu, Ardiansyah, mengatakan informasi terakhir yang diterima menyebutkan Palangka Raya yang sempat menjadi calon dinilai tidak memenuhi syarat.

"Pasalnya daerah tersebut didominasi dengan daerah gambut," katanya.

Sebagai penggantinya ada daerah lain yang lebih layak untuk ibu kota yakni di kabupaten Tanah Bumbu. "Tanahnya terbilang keras sehingga dianggap layak," ujarnya.