Sukses

Gunung Sinabung Erupsi 9 Kali dalam 2 Hari

Saat ini dua ribu kepala keluarga masih di pengungsian terkena dampak erupsi Gunung Sinabung.

Liputan6.com, Karo - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengalami erupsi sebanyak sembilan kali dalam dua hari terakhir. Pada Kamis dan Jumat, 20-21 Juli 2017, terjadi dua kali dan tujuh kali.

Pada Kamis, erupsi pertama terjadi pukul 17.46 WIB yang menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.500 meter dan menimbulkan gempa erupsi selama 346 detik. Sedangkan erupsi kedua terjadi pada pukul 23.00 WIB yang juga mengeluarkan abu vulkanik dengan ketinggian kolom 3.500 meter dan gempa erupsi selama 357 detik.

Kemudian, pada Jumat terjadi erupsi pukul 09.55 WIB yang mengeluarkan abu vulkanik setinggi 1.300 meter dan gempa erupsi selama 249 detik. Selanjutnya, terjadi lagi erupsi pada pukul 10.17 WIB, pukul 11.03 WIB, pukul 17.31 WIB, pukul 17.54 WIB, pukul 19.59 WIB, pukul 23.08 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dari rangkaian kondisi itu, pihaknya menyimpulkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Sinabung masih tinggi. Seperti dilansir Antara, Sabtu (22/7/2017) dia menegaskan, saat ini Sinabung masih diberlakukan status "Awas".

BNPB merekomendasikan agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan aktivitas di dalam radius tiga kilometer dari puncak. Selain itu, dalam jarak tujuh km untuk sektor selatan-tenggara, jarak enam km untuk sektor tenggara-timur, serta jarak empat km untuk sektor utara-timur.

Masyarakat yang beraktivitas dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diingatkan agar tetap waspada.Pasalnya, telah terbentuk bendungan alam di hulu Sungai Laborus yang sewaktu-waktu dapat jebol karena tidak kuat menahan volume air. Sehingga berpotensi mengakibatkan banjir lahar atau banjir bandang.

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

2 dari 2 halaman

2 Ribu Kepala Keluarga di Pengungsian

Sejauh ini, dampak erupsi telah mengakibatkan 2.102 kepala keluarga masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sejumlah keluarga diungsikan sementara dan sejumlah lain harus direlokasi.

Menghadapi kondisi itu, BPBD Kabupaten Karo berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi. Lebih dari dua tahun, sebagian dari mereka mengungsi di pos-pos pengungsian.

"Terlalu lama tinggal di pos pengungsian, dikhawatirkan berdampak kepada psikis, khususnya anak-anak. Keberadaan warga di pos pengungsian berpotensi konflik antara pengungsi dan warga setempat," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Martin Sitepu, Jumat 21 Juli 2017.

Salah satu upaya penanganan yaitu pembangunan hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara sudah sampai tahap penyelesaian akhir. Nantinya, huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air.

Sejumlah 348 unit dibangun di empat lokasi seperti Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74). Keempat huntara diperuntukkan untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding.

Namun demikian, BPBD kabupaten Karo memikirkan untuk solusi yang lebih hemat, yaitu penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan. Menurut Martin Sitepu, melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan lebih murah.

“Pemerintah dapat menghemat hingga Rp 8 milyar per tahun. Terkait dengan ini, kita menegaskan pentingnya data valid, by name by address, yang dikeluarkan melalui surat keputusan bupati,” kata Martin Sitepu.

Sejalan dengan tahapan penanganan yang berjalan, pemerintah daerah setempat juga menyiapkan relokasi tahap II dan III. Tahap kedua nantinya dapat menampung 1.683 kepala keluarga, dan tahap III 1.089 kepala keluarga. BNPB dan kementerian/lembaga mendukung upaya pemerintah daerah untuk percepatan penanganan pengungsi Sinabung.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei menyampaikan, pihaknya menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah. "Percepatan harus dilakukan di daerah, apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama," ucapnya.

Willem juga menegaskan data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. Willem kembali mengingatkan, arahan Presiden Joko Widodo untuk para pengungsi agar tidak tinggal terlalu lama di pos pengungsi.

Kepala BNPB yang didampingi Bupati Karo, Kementerian PUPR, Kantor Staf Kepresiden, BPBD Provinsi Sumatera Utara meninjau langsung huntara dan huntap di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Karo.