Surat Edaran Penggusuran dari PT KAI Bandung Berbuntut Ricuh

Surat edaran rencana penggusuran PT KAI dianggap menyalahi peraturan oleh organisasi lingkungan hidup Jawa Barat, Walhi.

Ketua Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menyebutkan, selain sudah berkekuatan hukum, bangunan 25 kepala keluarga, penggusuran itu menyebabkan kerusakan lingkungan dengan menebang pohon di sepanjang Jalan Stasiun Selatan.

Dadan mengatakan pula, sudah selayaknya perusahaan milik negara tersebut mematuhi hukum, termasuk pemerintah kota dan anggota kepolisian yang berjaga di lokasi unjuk rasa.

"Kepolisian harusnya tidak menghalangi keinginan warga yang hendak bertemu dengan pejabat PT Kereta Api terkait intimidasi penggusuran," Dadan menjelaskan.

Mengacu kepada peraturan, imbuh Dadan, warga yang menempati tanah lebih dari 20 tahun, berhak memilikinya dengan syarat telah menunaikan kewajiban terhadap negara. Salah satunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jika klaim PT KAI kini sedang mengajukan banding di pengadilan, menurut Dadan, seharusnya kuasa hukum warga harus menerima salinannya. "Ini tidak ada yang menerima satu pun," katanya.

Sedangkan juru bicara PT KAI Daop II Bandung, Joni Martinus, mengaku bahwa otoritasnya hanya mengingatkan kembali warga untuk membongkar bangunan atau tempat usaha di area tanah PT KAI. Dengan demikian, surat edaran peringatan tersebut dianggap wajar.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Bandung terdahulu yang dimenangkan warga, menurut Joni, hanya untuk gugatan ganti rugi saja pada proses penertiban sebelumnya senilai Rp 15 juta untuk 25 kepala keluarga.

"Itu masih dalam proses hukum dan PT Kereta Api mengajukan banding. Artinya, tanah itu masih milik PT Kereta Api," kata Joni.

Adapun surat peringatan penggusuran diedarkan karena PT KAI berencana membangun kawasan parkir.