Kesepakatan Penting Mahasiswa Unsri Palembang dan Wakil Rakyat

Liputan6.com, Palembang - Demonstrasi yang digelar mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) terhadap kewenangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi, masih terus berlanjut.

Setelah mendemo pihak rektorat, ratusan mahasiswa Unsri mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat, 4 Agustus 2017.

Sekitar pukul 13.00 WIB, ratusan mahasiswa Unsri dan aliansi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumsel mendatangi Kantor DPRD Sumsel.

Mereka menyuarakan aspirasinya terkait demo UKT yang tinggi dan diskriminasi yang dialami beberapa mahasiswa Unsri.

Demonstrasi yang bertepatan dengan Rapat Paripurna XXXI di Kantor DPRD Sumsel ini mendadak sontak mencuri perhatian para anggota Dewan. Perwakilan mahasiswa akhirnya diajak untuk berdiskusi di dalam Kantor DPRD Sumsel.

Setelah mediasi selesai, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unsri Rahmat Farizal menyampaikan hasil pertemuannya. Aspirasi yang mereka adukan ke wakil rakyat akhirnya "berbuah manis".

Beberapa poin yang disampaikan, yaitu menuntut DPRD Sumsel untuk memanggil pihak rektorat Unsri dan anggota kepolisian terkait tingginya UKT.

Lalu, pemukulan terhadap beberapa mahasiswa saat demonstrasi pada Kamis, 3 Agustus 2017, dan menindaklanjuti kebijakan penonaktifan beberapa akun mahasiswa Unsri.

Presma BEM Unsri mengatakan, aspirasi yang sudah mereka sampaikan ke pihak rektorat malah tidak direspons dan ditolak mentah-mentah.

"Audiensi ke DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasi tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau kalau tidak bisa ke Dewan, kita adukan ke Gubernur Sumsel," ucap dia saat orasi di depan massa mahasiswa.

Menurut dia, mahasiswa yang menjadi korban kekerasan polisi dan karyawan sangat berat. Mulai dari dipukuli, diterjang bahkan disekap oleh karyawan Unsri di salah satu ruangan rektorat.

Kendati polisi yang memukul sudah ditahan, para mahasiswa ingin menuntut aparat keamanan tersebut agar diberhentikan.

"Kita akan tuntut oknum (polisi) sampai dipenjara dan diberhentikan. Jika tidak mampu, Polres Ogan Ilir (OI) diturunkan," ujar mahasiswa Unsri ini.