Cara Desa Terhindar dari Bumerang Dana Desa

Desa Tunjungtirto adalah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang penerima ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari APBN. Tiap tahunnya, ratusan miliar rupiah digelontor ke seluruh desa itu dengan nominal yang terus naik. Anggaran rawan diselewengkan jika tak ada transparansi pengelolaannya.

Di Kabupaten Malang, pada tahun 2015 untuk ADD dialokasikan sebesar Rp 178,7 miliar dan DD sebesar Rp 109,4 miliar. Di tahun 2016 untuk ADD naik jadi Rp 183 miliar dan DD sebesar Rp 245,5 miliar. Di tahun 2017 ini ADD menjadi Rp 184,5 miliar dan DD sebesar Rp 312,9 miliar.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan, agar tidak ada penyalahgunaan dana desa maka seluruh elemen desa harus terlibat saat penyusunan APBDes.

"Itu menunjukkan transparansi pengelolaan dan benar – benar sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan kami, banyak yang belum menerapkan itu sehingga ada pengaduan," kata Tridiyah.

Inspektorat mencatat pengaduan pengelolaan keuangan desa paling banyak di tahun anggaran 2015 dengan 25 pengaduan. Setelah ditelusuri, ada dua desa diduga korupsi dan kini ditangani kejaksaan. Lima desa direkomendasikan mengembalikan uang ke kas desa dan sisanya berupa kesalahan administrasi.

Tridiyah menjelaskan, kesalahan administrasi itu seperti program direncanakan tapi berubah saat pelaksanaan. Atau kebijakan yang dibuat tanpa ada dasar hukum. Pelanggaran paling berbahaya jika sudah direncanakan tapi tidak dikerjakan atau program fiktif. Ada juga pengurangan volume atau mark up anggaran.

"Kami gunakan metode audit kinerja untuk menelusuri laporan keuangan desa. Memeriksa seluruh sumber dan audit akuntabilitas terkait kepatuhan terhadap perundangan," ujar Tridiyah.

Terhitung awal September nanti, Inspektorat bakal mengaudit laporan keuangan di 120 desa untuk tahun anggaran pertengahan 2016. Sedangkan di tahun 2017 ini rata – rata masih banyak desa yang belum secara utuh menggunakan keuangan mereka.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, Sri Machiarini mengatakan, untuk pencairan DD tahap I hampir seluruhnya sudah dicairkan ke desa.

"Hanya ada satu desa yang belum dicairkan yaitu Desa Bocek, Karangploso karena tak bisa memenuhi persyaratan," ujar Sri.

Sedangkan DD tahap II sudah mulai bisa dicairkan ke desa sejak 18 Agustus dengan syarat ada laporan realisasi penggunaan dana di tahap pertama. Seluruh dokumen bakal diverifikasi lebih dulu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

"Kalau verifikator menyatakan beres dokumennya ya kami tinggal mencairkan," ucap Sri.

Koordinator Program Studi Profesi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya, Zainal Fanani mengatakan, banyak masalah pengelolaan keuangan desa lantaran pemerintahan desa tak mau memenuhi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 114 tentang RPJMDes.

"Sebenarnya regulasi itu kan sudah jelas, tapi ini juga menyangkut perilaku orang. Perencanaan dituangkan dalam dokumen, tapi pelaksanaannya tak ada apa – apa alias fiktif," ujar Zainal.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur ini menambahkan, sesuai perundangan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan perencanaan dan untuk pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

Ketidakpatuhan terhadap perundangan juga menyebabkan kepala desa merasa dana itu sepenuhnya sebagai hak tunjangannya. Potensi mark up harga dan rekayasa sering teradi terutama saat pengadaan barang dan jasa. Laporan keuangan pun rawan dimanipulasi.

Zainal mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tak transparan dalam menentukan besaran dana tiap desa. Peraturan bupati tentang dana desa tak terpublikasi secara luas. APBDes yang diserahkan pemerintahan desa tak dibuka ke khalayak umum.

"Sehingga berapa yang didapat antara satu desa dengan desa lain tidak terukur. Penentua besaran ADD misalnya, rawan nepotisme," ucap Zainal.

Menurutnya, sistem saat ini sudah baik jika pemerintah desa mematuhi perundangan dan pengelolaan sistem keuangan desa atau siskeudes yang dibesut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aplikasi ini sederhana penerapannya mulai proses perencanaan sampai pelaporan keuangannya dan sudah dipelajari kepala desa sampai bendahara desa.

"Sebaik apa sistem itu tetap tak berguna kalau perilakunya bermasalah. Pemerintahan desa sudah mempelajari sistem siskeudes itu, tapi kalau mental korup ya susah," tegas Zainal.

Ia menyebut transparansi pengelolaan keuangan desa serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan bisa menekan potensi korupsi. Selain itu harus ada mekanisme pengaduan dan penanganan dugaan penyalahgunaan dana desa yang lebih tegas. Apalagi masih sedikit desa yang mau transparan dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa.

"Seperti Desa Tunjungtirto itu desa yang ideal, tapi tak banyak desa yang mau meniru atau berusaha seperti itu," kata Zainal.