Amdal Terbit, Landasan Pacu Bandara Baru Yogya Tuntas November

Liputan6.com, Yogyakarta - PT Angkasa Pura (AP) I telah menerima Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bandara baru Yogyakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, perizinan pembangunan diurus paling lambat 10 hari.

"Perizinan sudah beres baru pembangunan bisa dimulai," ujar Polana Banguningsih, Manajer Teknik PT AP I, Senin, 4 September 2017.

Pembangunan bandara baru dilakukan secara bertahap, dimulai dari landasan pacu sepanjang lima kilometer yang ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan. Selain landasan pacu, juga dibangun tempat parkir pesawat atau apron, terminal, serta fasilitas pendukung lainnya.

Ia menuturkan, pembersihan lahan untuk landasan pacu saat ini sudah dilakukan dan tidak menyalahi aturan karena lahan tersebut milik PT AP I.

Polana mengatakan soal mitigasi bencana mengingat bandara rawan tsunami sudah diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pihak yang berwenang untuk penanganan serta pembangunan prasarana mitigasi di bandara baru Yogya itu.

"AP I fokus pada pembangunan prasarana di dalam bandara dan soal mitigasi bencana disesuaikan dan ngan studi tim yang dipimpin BMKG," ucap Polana.

Bandara baru Yogyakarta yang berlokasi di Kulon Progo ditargetkan beroperasi pada 2019.

Sebelumnya, LIPI menyebut pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo, lebih membutuhkan analisis risiko ketimbang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hingga saat ini, analisis risiko belum dilakukan secara detail.

"Kalau tsunami terjadi, berapa orang akan mati, di mana saja, di mana yang paling banyak mati, berapa kerugiannya, berapa bangunan yang roboh, dan lain-lain?" ucap Eko Yulianto selaku Kepala Pusat Geoteknologi LIPI, di sela-sela workshop bertajuk "Dukungan Infrastruktur yang Handal untuk Proyek Strategis Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta", di University Club (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 29 Agustus 2017.

Ia menjelaskan, setelah pemetaan risiko, upaya penanggulangan dan mitigasi disusun. Contohnya, pembuatan selter atau masjid yang dimodifikasi menjadi selter, pembuatan hutan pantai, jalur evakuasi, dan sebagainya.

Setelah itu, penghitungan risiko, misalnya berapa persen pengurangan risiko dengan membangun jalur evakuasi, membangun selter, dan lain-lain. "Kalau sekarang saya yakin belum ada penghitungan risiko dan belum ada yang tahu risikonya," ujar Eko.

Ia menuturkan, rawan bencana gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa sudah diketahui sejak zaman dulu. Pada peta zaman penjajahan Belanda, tidak ada satu pun rumah di selatan Jalan Daendels (Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan), yang berjarak dua kilometer dari garis pantai. Semua rumah dan bangunan dibangun di sisi utara.

Ia menilai, masyarakat sudah mengetahui ancaman itu sejak dulu. Karena itu, pembangunan bandara di selatan Jalan Daendels membutuhkan pertimbangan risiko yang baik.

"Penanggulangan bencana intinya perilaku manusia, upaya teknis hanya membantu," kata Eko.

Sementara itu, perekayasa Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, mengatakan penanggulangan dampak dari bencana tsunami tidak bisa dilakukan dengan satu solusi saja, tapi secara holistik.

"Ada potensi yang bisa mengurangi penetrasi gelombang, seperti lewat pohon cemara udang dan gumuk pasir," ujarnya.

Potensi gempa dan tsunami yang mengancam bandara baru Yogyakarta juga dikemukakan Kepala Pusat Seismologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jaya Murjaya. Ia mengatakan, selatan Jawa adalah daerah rawan gempa.

"Untuk gempa, kami menghitung mikrozonasi. Bangunan tahan gempa boleh rusak, tetapi tidak boleh roboh. Dan untuk tsunami banyak dikaji 11-14 meter tingginya sudah dihitung serta apa yang dilakukan," ucapnya.

Saksikan video menarik di bawah ini: