Rohingya Lebih dari Sekadar Isu Agama, Kok Aksi di Borobudur?

Liputan6.com, Maluku - Kasus Rohingya menjadi perhatian bagi para akademisi. Akademisi menilai, apa yang terjadi di Rohingya tersebut, bukan semata-mata hanya isu agama, khususnya Agama Islam, tetapi lebih kompleks dari hal itu.

Prof. Dr. Tulus Warsito, guru besar Hubungan Internasional UMY mengatakan, kasus Rohingya kurang relevan jika hanya dikaitkan isu agama Islam, melainkan meliputi masalah pluralisme, perbatasan, dan kewarganegaraan.

"Tiga sebab ini mengakibatkan masyarakat Rohingya mengkristal menjadi gerakan separatis yang menginginkan Rakhine menjadi negerinya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ini harus diangkat menjadi isu internasional," katanya dalam Focus Grup Discussion (FGD) "Rohingya Dalam Isu Kemanusiaan, Agama dan Politik," di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY, Selasa, 5 September 2017.

Sementara Rahmawati Husain, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengatakan bahwa permasalahan Rohingya adalah permasalahan yang mempunyai sejarah panjang. Isu tersebut makin memanas akhir-akhir ini setelah menimbulkan banyak korban jiwa dalam waktu singkat.

Ia memperkirakan masyarakat yang terkena dampak dari kasus itu sekitar 525.000 orang. Etnis Rohingya yang terdampak itu kini tinggal di kamp pengungsian ataupun di rumah-rumah penduduk. Maka itu, ia senang dengan keterlibatan pemerintah Indonesia melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk bersama dengan pemerintah Myanmar mengantarkan bantuan bagi penduduk Rohingya.

"Indonesia satu-satunya yang dipercaya oleh pemerintah Myanmar, dan Aung San Suu Kyi menelepon langsung pemerintah daerah Rakhine untuk melindungi bantuan kemanusiaan Indonesia dan bahkan harus difasilitasi. Kalau tidak ada telepon, mungkin pihak dari Indonesia tidak akan bisa masuk," katanya.

Sementara itu, menurut dosen Hubungan Internasional UMY, Ali Muhammad mengatakan, kasus Rohingya merupakan kasus ethnic cleansing, yaitu suatu negara menganggap negara perlu bertindak menghapus etnis tertentu.

Meski begitu, ASEAN sebagai organisasi regional tidak langsung bisa turun tangan menangani persoalan Rohingya. Pasalnya, kata dia, ASEAN memiliki prinsip non-interference yang bermakna setiap negara saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Namun, Indonesia alhamdulillah bisa diterima dan sebenarnya pesan Muslim Indonesia sudah diterima. Dan tidak perlu untuk diadakan demonstrasi di Borobudur seperti yang telah disuarakan di media," kata Ali.

Saksikan video menarik di bawah ini: