Dukungan Nusantara untuk Muslim Rohingya

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya juga memicu aksi protes dari berbagai kalangan umat muslim di Kota Medan, Sumatera Utara.

Konflik yang terjadi Rakhine, Myanmar, membuat ratusan umat muslim yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Ummat (AMMBU) berunjuk rasa di seputaran Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Dalam unjuk rasa kali ini, mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan kecaman terhadap Myanmar yang dianggap bertindak kejam karena membantai dan melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya.

Koordinator AMMBU, Andika Mirza, mengatakan, saat ini lebih dari 40 ribu umat muslim Rohingya yang terdiri dari anak-anak, wanita dan orang tua, meninggal dunia secara mengenaskan.

"Seperti yang kita lihat dan ketahui bersama, kondisi mereka (Rohingya) yang hidup di sana sangat memprihatinkan," katanya di sela-sela aksi, Rabu (6/9/2017).

Andika menuturkan, aksi yang digelar mereka kali ini juga sebagai bentuk desakan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan dengan menyelamatkan etnis Rohingya dari Myanmar.

"Kami juga mengutuk keras tindakan zalim dan brutal rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya," ujarnya.

Menurut mereka, pemerintah harus segera melakukan misi penyelamatan pada muslim Rohingya yang masih terkatung-katung di laut untuk menyelamatkan diri dari pembantaian. Mereka juga meminta agar perlakuan kejam rezim Myanmar terhadap Rohingya segera diakhiri.

"Selamatkan Rohingya, hentikan genosida terhadap Rohingya," kata Andika.

Dalam aksi tersebut, puluhan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan dan menjaga aksi yang dilakukan. Pihak kepolisian juga tampak mengatur arus lalu lintas di lokasi aksi untuk mencegah kemacetan.

Sebelumnya, para pengungsi Rohingya di Kota Medan, Sumatera Utara, mengungkapkan kekhawatiran akan nasib keluarganya yang saat ini masih berada di zona konflik Rakhine, Myanmar. Melihat kondisi itu, para pengungsi tidak mampu berbuat banyak.

Seorang pengungsi Rohingya di Hotel Beraspati, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Medan Tuntungan, Muhammad Habi mengaku saat ini ia dan pengungsi lainnya hanya bisa mendoakan keluarganya di Rakhine dapat selamat.

“Kami juga berdoa agar ada solusi untuk mengakhiri konflik tersebut," kata pemuda berusia 23 tahun itu, Selasa, 5 September 2017.

Habi menceritakan, ia  telah berada di pengungsian selama lima tahun. Dia juga mengisahkan tentang bagaimana militer Myanmar membantai kaum ibu dan anak-anak saat dirinya masih berada di Myanmar.

"Saya lihat sendiri bagaimana masyarakat Rohingya di sana meninggal dunia. Kalaupun ada yang hidup, di sana tidak ada makanan, sangat menderita," ungkap dia.

Mirisnya lagi, sebut Habi, saat masih berada di Myanmar, ia dan umat muslim lainnya tidak bisa merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ada hanya ketakutan, terlebih saat menyaksikan bagaimana perkampungannya dibakar militer Myanmar.

"Di sana saya menyaksikan langsung perkampungan kami dibakar, kami sangat ketakutan," kenang Habi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melarang rencana aksi Bela Rohingya di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Larangan itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Untuk itu, Polda Jawa Tengah mengundang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rakor Forkopimda Provinsi Jateng dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Jateng. Pertemuan itu digelar di Gedung A lantai 2 kantor Provinsi Jawa Tengah, hari ini, Rabu (6/9/2017).

Selain FKUB, Polda Jateng juga menggelar pertemuan dengan perwakilan tiga polda di Pulau Jawa, yaitu, Polda Jabar, Polda DIY dan Polda Jatim, untuk membahas kondisi keamanan di Jawa Tengah (Jateng). Pertemuan itu digelar di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang.

Dalam pertemuan diungkapkan kembali tentang tak ada izin untuk aksi unjuk rasa. Bahkan, Kepolisian melalui Polda Jateng juga menetapkan status siaga 1 selama tiga hari di kawasan Candi Borobudur yang selalu dikunjungi ribuan pengunjung, baik lokal maupun luar negri.

Asops Kapolri Irjen Pol M Iriawan mengatakan rapat koordinasi di Mapolda Jateng merupakan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pertemuan digelar terkait beredarnya kabar di media sosial Jumat, 8 September 2017 akan ada pengerahan massa untuk aksi di Candi Borobudur.

"Rapat koordinasi ini arahan dari Kapolri. Di sini ada perwakilan dari Polda Jateng, DIY, Jatim, dan Jabar. Hasilnya bahwa kegiatan tersebut (aksi di Borobudur, red) kami larang," katanya, usai rakor di Aula lantai 2 Kantor Ditlantas Polda Jateng.

Alasan utama pelarangan aksi di Candi Borobudur adalah karena merupakan objek vital nasional. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggelar aksi atau unjuk rasa di objek vital.

"Kami sampaikan agar melakukan aksi di tempat masing-masing. Mari berikan support kepada Rohingya dengan memberikan bantuan. Kami pastikan aksi di Candi Borobudur tidak dilaksanakan," kata Iriawan.