Desa Terdampak Kekeringan di Jatim Bisa Dapat Bantuan, Asal...

Liputan6.com, Sidoarjo - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih per tahun untuk mengatasi kekeringan. Kendati demikian, anggaran itu baru bisa dicairkan jika pemerintah kota/kabupaten tak mampu menangani kekeringan tersebut.

"Selama ini kan sudah selesai di kabupaten/kota. Sudah, sudah kami siapkan anggarannya 100 miliar per tahun," ucap Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf, saat mengikuti acara Senam Gelora di Sidoarjo, Minggu, 17 September 2017.

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan, anggaran tersebut masuk dalam anggaran kedaruratan yang memang sudah dipersiapkan setiap tahunnya lebih dari Rp 100 miliar. Hanya saja, anggaran itu tidak terpakai semua.

Artinya, bencana kekeringan bisa dikendalikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. "Kalaupun nanti terpaksa statusnya darurat, kami minta bupati atau wali kota untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jatim," katanya.

Selama ini, menurut Gus Ipul, pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi desa yang terdampak kekeringan. Salah satunya pasokan air. Namun, tahun ini, kekeringan yang terjadi di Jatim terbilang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tapi, memang ada desa-desa yang sulit, baik untuk pengeboran itu sendiri maupun pengiriman air dari desa-desa sebelah. Terutama, di desa-desa yang ada di wilayah pegunungan," tutur dia.

Sementara di desa-desa areal persawahan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota agar kondisi kekeringan yang ada di wilayah masing-masing tetap terpantau.

Namun, status darurat kekeringan dari data sebelumnya belum diketahui ada tambahan atau tidak. "Tentunya hal ini akan terus kami koordinasikan dengan bupati atau wali kota untuk melaporkan status wilayahnya kepada Pemprov Jatim," Gus Ipul memungkasi.