Mimpi Wali Kota Risma Sertifikasi Seluruh Aset Pemkot

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menerima 230 sertifikat tanah dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim, Gusmin Tuarita selepas upacara peringatan Hari Agraria Nasional di kantor wilayah BPN Provinsi Jatim, Senin, 25 September 2017.

Gusmin menyampaikan, ini merupakan untuk kali pertama, BPN menyerahkan sertifikat tanah dalam jumlah sedemikian banyak seperti yang diserahkan kepada Wali Kota Surabaya. Bahkan, karena saking banyaknya, ketika diserahkan, sertifikat tanah tersebut harus diletakkan di atas troli.

"Alhamdulillah, kami hari ini bisa menyerahkan sertifikat untuk pertanahan Kota Surabaya sebanyak 230 yang diterima Bu Risma. Ini baru pertama, BPN menyerahkan sertifikat dengan troli," tutur Gusmin.

Menurutnya, target sertifikasi tanah yang dicanangkan presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain tanah masyarakat, tanah yang disertifikatkan termasuk tanah aset pemerintah daerah (kabupaten/kota).

"Dalam rangka untuk penertiban aset-aset pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, kami antusias ke depan akan lebih baik dalam," kata Gusmin.

Wali Kota Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan percepatan sertifikasi.

"Sebelumnya belum pernah mendapat sertifikat sebanyak ini. Bahkan, ini rekor baru ada sertifikat untuk pemerintah kota/kabupaten sebanyak ini dan sekaligus," kata Risma.

Perempuan pertama yang menjadi wali kota di Surabaya ini mengatakan akan terus berupaya agar tanah-tanah milik Pemkot, bisa sesegera mungkin tersertifikasi. Untuk tahun ini, pemkot menargetkan ada 700 sertifikat.

"Saya coba kejar di masa jabatan saya, seluruh tanah pemkot bisa tersertifikatkan. Progress-nya sekarang sudah 20-an persen, dulu ketika saya masuk hanya 2 persen," ucapnya.

Risma menambahkan BPN kini telah membuat terobosan untuk lebih mempercepat proses sertifikasi. Wali kota mencontohkan, dulu, untuk sertifikasi harus ada persaksian.

"Dan itu sulit. Semisal sekolah, kepala sekolahnya enggak tahu sehingga enggak mau tanda tangan. Sekarang sudah cukup saya, bermaterai, dan surat pernyataan saya bahwa ini dalam penguasan mutlak pemkot. Itu salah satu terobosan sehingga lebih cepat," ujar wali kota yang pernah menjabat Kepala Bappeko Surabaya ini.

Simak video pilihan berikut ini: