Demi Hutan Primer, Kaltim Rem Pemberian Izin Kebun Sawit

William mengatakan, masyarakat adat menjadi kelompok terdampak langsung kerusakan lingkungan di sejumlah negara. Mereka menjadi kelompok rentan tertimpa permasalahan lingkungan berupa kebakaran hutan, deforestasi, penebangan liar hingga tidak terkendalinya perizinan perkebunan di sejumlah negara.

Meeting Forum GCF sepakat bekerja sama saling menguntungkan antara negara maju dan berkembang dalam penyelamatan hutan. Ia menyebutkan komitmen alokasi dana sebesar 25 juta US$ atau sekitar Rp 325 miliar sebagai kompensasi penyelamatan hutan di negara berkembang.

Pertemuan lanjutan di Jenewa nanti, kata William, membahas teknis skema pengalokasian dana kompensasi bagi sejumlah anggota GCF diantaranya Indonesia, Brazil dan Peru. Terdapat tiga skema bantuan kompensasi yang dititik beratkan pada sektor pemberdayaan masyarakat adat, proposal inovatif pembangunan ekonomi terbarukan dan proses konsolidasi antaranggota GCF.

"Saatnya tidak lagi mengeluarkan pernyataan, namun sudah harus dilakukan langkah pasti," ucapnya.

William menyerukan penyelamatan lingkungan guna mengerem laju deforestasi hutan tropis dunia. Deklarasi Rio Branco Brazil secara tegas berkomitmen menekan laju deforestasi dunia sebesar 80 persen pada 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia tidak bisa mengesampingkan arti penting perkebunan bagi perekonomian nasional. Menurutnya, sektor perkebunan turut menyumbangkan pendapatan domestik bruto (PDB) negara sebesar Rp 426 triliun pada 2016 lalu.

"Perkebunan punya andil besar dalam menghidupi setengah warga Indonesia," tuturnya.

Indonesia memiliki area perkebunan sawit seluas 23 juta hektare terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 4,7 juta hektare diantaranya adalah milik rakyat berupa perkebunan plasma.

Pemerintah saat ini sedang meningkatkan tata kelola perkebunan sawit lestari sesuai sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Perkebunan sawit harus lolos persyaratan kawasan, pengelolaan hingga produksi CPO.

Bambang menyebutkan, terdapat 306 perkebunan sawit yang sudah lolos sertifikasi ISPO diterbitkan pemerintah. Sisanya sebanyak 1.500 perkebunan sawit sedang dalam proses sertifikasi ISPO guna mengantongi ketentuan lestari.

"Dunia internasional harus mengakui keberadaan sertifikasi ISPO ini diterbitkan negara Indonesia," tegasnya.

Perwakilan Norwegia, Christoffer Gronstad memastikan komitmennya dalam mengalokasikan anggaran 25 juta US$ penyelamatan lingkungan di negara hutan tropis dunia. Skema pengalokasian anggaran akan disepakati dalam pembahasan bersama melibatkan sejumlah pihak terkait.

"Pembahasan soal anggaran ini dilakukan tim UNDP lewat skema pembiayaan REDD Plus," tuturnya.

Norwegia sudah menjadi pioner dalam penggunaan sumber daya alam terbarukan yang tidak merusak lingkungan. Adanya isue perubahan iklim menjadi perhatian negara negara maju dalam upaya penyelamatan lingkungan.

"Permasalahan perubahan iklim dunia membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mengatasinya," katanya.

Selain negara hutan tropis, Christoffer meminta keikutsertaan swasta dalam berinvestasi di sektor sektor tidak merusak lingkungan. Demikian pula kepedulian negara maju lainnya dalam turut mengalokasikan anggaran program penyelamatan hutan tropis dunia.

"Kami sedang pembahasan dengan Jerman dan sejumlah negara lainnya agar turut mengalokasikan dana penyelamatan hutan tropis dunia," paparnya.