Liputan6.com, Bandung - Kelompok pengemudi angkutan kota (angkot) se-Jawa Barat yang menamai dirinya Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate pada 10-13 Oktober 2017. Mereka menuntut pembekuan transportasi online kepada pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi aksi tidak beroperasinya angkutan kota di Bandung tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah langkah antisipasi. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi, pihaknya telah menyiapkan ratusan armada untuk menggantikan posisi angkutan kota.
"Langkah yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan unsur terkait. Kita juga upayakan agar bus kota DAMRI, TMB (Trans Metro Bandung), bus sekolah dan bus buruh tetap beroperasi sebagaimana mestinya," tutur usai rapat koordinasi SKPD di Balai Kota Bandung, Jumat (6/10/2017).
Advertisement
Didi menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP dan 2 unit bus buruh.
Baca Juga
Selain itu, Dishub juga memperbantukan kendaraan bis, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani delapan rute dan delapan unit bus sedang yang melayani empat rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.
"Kami juga menerima bantuan dari SKPD lain jika ada yang mau memperbantukan kendaraan operasionalnya. Namun, data dan rutenya masih kami proses," ujarnya.
Selain itu, Didi mengatakan, pihaknya juga telah mengampanyekan kepada publik melalui berbagai media agar bersedia untuk menjadi relawan. Warga yang memiliki kendaraan roda dua dan roda empat bisa membantu mengangkut warga lain, terutama siswa yang akan berangkat sekolah.
"Kami imbau volunteer untuk menempelkan stiker relawan yang bisa mereka cetak sendiri, ditempel di kendaraannya. Jadi, nanti warga bisa tahu bisa nebeng ke siapa," katanya.
Selain Dishub, lain yaitu Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BUMN, BUMD, dan lain-lain juga akan mengerahkan aset kendaraan operasional di kewilayahan.
Didi menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal angkutan-angkutan bantuan itu. Pengawalan dilakukan di dalam bis maupun di jalan yang dilalui oleh angkutan bantuan.
Rencananya, aksi unjuk rasa sopir angkot itu akan melibatkan kurang lebih 15.000 massa dan 7.750 unit angkutan umum se-Jawa Barat, terdiri dari angkot, taksi, dan elf. "Kita ingin semuanya aman. Demo boleh karena itu bagian dari proses demokrasi. Tapi situasi harus tetap kondusif," jelasnya.
Saksikan video pilihan berikut ini!