Tugas Ekstra Polisi Sulsel, Berdakwah hingga Awasi Dana Desa

Liputan6.com, Makassar - Personel Bhabinkamtibmas di Sulawesi Selatan (Sulsel) kini punya tugas ekstra. Para polisi di desa itu ditugasi menjadi pendamping spiritual Kepala Desa (Kades) agar memanfaatkan dana desa secara benar.

Penugasan tambahan untuk Bhabinkamtibmas tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang terbangun antara Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kemendagri tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Desa.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Muktiono mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani Kapolri merupakan amanah bagi Polda Sulsel. Ia berharap nota kesepahaman bersama yang ditindaklanjuti dengan forum diskusi dapat menjadi wadah berbagi guna meminimalisir penyimpangan dana desa yang digelontorkan pusat.

"Para anggota Polri, terutama personil Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing, dalam mengawal dana desa mengedepankan pencegahan penyimpangan dana desa, dan berinovasi bersama perangkat desa dalam pengelolaan dana desa," kata Muktiono dalam forum diskusi yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Makassar, Rabu, 1 November 2017.

Ia berharap para polisi yang bertugas di desa selalu mengingatkan dan memberi saran positif kepada para Kades di wilayahnya terkait pengelolaan dana desa. "Kita mengawasi dengan niat ikhlas agar kita dapat melihat masyarakat desa sejahtera," katanya.

Selain mencegah penyelewengan dana desa, polisi-polisi Sulsel juga diharapkan bisa menangkal radikalisasi di masyarakat. Salah satunya dengan menerjunkan polisi santri seperti yang dilakukan Polres Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

"Polisi santri itu tugasnya sebagai wakil daripada Polres Pangkep untuk memberikan dakwah-dakwah baik secara internal maupun kepada masyarakat," ujar Kapolres Pangkep AKBP Edy Kurniawan di kantornya, Selasa, 24 Oktober 2017.

Anggota yang dipilih sebagai polisi santri itu sebelumnya dibekali ilmu keagamaan di pesantren. Selain berdakwah, mereka juga memberikan penyuluhan terkait pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polisi santri tidak bergerak sendiri. Mereka juga menggandeng pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mencegah upaya penyusupan paham radikal di wilayahnya.

"Kepada kelompok-kelompok yang diperkirakan terpapar, kita menggunakan kegiatan-kegiatan secara persuasif dan door to door," kata dia.

Edy mengklaim, sejauh ini wilayah Pangkep relatif aman dari ancaman radikalisme dan terorisme. Hal itu tak lepas dari peran masyarakat dalam memerangi bahaya radikalisme.

"Pada intinya, masyarakat Pangkep ini open, terbuka, yang kedua mereka saling bersaudara, sehingga untuk berkoordinasi lebih mudah," kata Edy.

Rajin Blusukan

Sementara itu, Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana mengatakan radikalisme tumbuh subur karena adanya jarak yang cukup jauh antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena itu, pemerintah berperan penting untuk merangkul masyarakatnya.

"Karena kalau mereka tidak merasa diperhatikan, itu biasanya mereka ada kekecewaan, sehingga pemerintah daerah harus selalu blusukan," ujar Syahban di sela acara diskusi tentang kontraradikalisasi.

Apalagi, Pangkep merupakan daerah kepulauan yang 70 persen wilayahnya merupakan perairan. Itu berarti masyarakat yang berada di daerah terpencil membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat.

"Karena kalau mereka tidak pernah kita dekati, tidak pernah kita juga tanya apa kebutuhan mereka, biasanya di situlah bisa timbulnya radikalisme," kata dia.

Belum lagi masyarakat Pangkep, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, terkenal cukup akrab dengan bahan peledak. Mereka kerap membuat bom ikan demi mendapatkan hasil lebih.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa terorisme itu identik dengan bom. Di sana, banyak masyarakat nelayan kita yang sering melakukan jalan pintas melakukan bom ikan. Ini yang kita antisipasi," kata Syahban.

Saksikan video pilihan berikut ini: