Pengakuan Pendiri Saracen Soal Dakwaan Penghinaan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Pekanbaru - Pemilik sekaligus pendiri grup Saracen, akun penyebar ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antarsuku (SARA), Muhammad Abdullah Harsono menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dia didakwa menghina sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui media sosial.

Tanpa didampingi kuasa hukum, warga Tengkaerang, Kecamatan Bukitraya itu, mengakui seluruh tuduhan itu. Dia juga tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Luqita, Senin siang, 6 November 2017.

"Saya tidak mengajukan eksepsi, saya akui semuanya (isi dakwaan), Yang Mulia," kata Abdullah kepada majelis hakim yang diketuai Martin Ginting.

Mendengar jawaban ini, majelis hakim langsung menutup sidang dan menilai tak perlu membacakan putusan sela. Hakim mengagendakan pembuktian di persidangan selanjutnya dengan memeriksa saksi dan melihat bukti berupa surat-surat.

Dalam dakwaannya, Yusuf menyebut Muhammad Abdullah Harsono sebagai pembuat akun grup media sosial Saracen. Di dalam grup media sosial itu, tercantum sejumlah ujaran kebencian mengandung SARA.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa pada 2015. Pada tahun itu, terdakwa menyasar sejumlah pejabat negara, termasuk Presidan Jokowi.

"Terdakwa juga menghina Presiden Republik Indonesia di media sosial," ucap Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru ini.

Namun, Yusuf belum merinci kalimat hinaan dimaksud kepada pejabat negara dan Presiden. Menurutnya, semua akan diterangkan pada pemeriksaan saksi nanti.

Atas perbuatannya itu, Yusuf menjerat terdakwa dengan Pasal‎ 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Terdakwa juga dijerat dalam Pasal 156 KUHP tentang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia," imbuh Yusuf.

Selain itu, pendiri Grup Saracen itu juga dijerat dengan Pasal 207 KUHP, yang bunyinya dengan sengaja di muka umum menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.‎

Saksikan video pilihan berikut ini: