2 Sektor Rawan Pungli di Yogyakarta

Liputan6.com, Yogyakarta Unit Pemberantasan Pungli (UPP) DIY menerima 33 aduan kasus pungutan liar dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau sejak Oktober 2016. Angka itu belum termasuk jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli DIY, yakni sebanyak tujuh kali.

"Laporan pungutan liar paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan," ujar Kombes Pol Budi Yuwono, Ketua UPP DIY, di sela-sela sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Mahasiswa dan Pelajar Provinsi DIY, Kamis (9/11/2017).

Ia mengatakan, laporan pungutan liar di bidang pendidikan kebanyakan melibatkan komite sekolah dan penyebabnya karena miskomunikasi antara sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Mengingat kejadian itu bukan OTT, maka penyelesaian diserahkan kepada inspektorat. Demikian pula halnya dengan kasus pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Prona yang berkaitan dengan kepala desa.

Budi menyebutkan laporan kasus pertanahan berasal dari Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman, sedangkan laporan pungutan liar pendidikan dari Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Ia juga sudah menindak sejumlah kasus parkir liar yang termasuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) serta OTT di imigrasi, tempat pemungutan retribusi (TPR), dinas perhubungan, dan sebagainya.

Di internal kepolisian, kata Budi, saber pungli juga sudah menindak oknum bintara Polres Sleman yang melakukan pungutan liar SIM.