Mengenang Perjuangan Izaak Huru Doko, Ayam Jantan dari Timor

Ketika rezim pemerintahan Jepang di Indonesia tumbang dan kemerdekaan berhasil diproklamasikan, pemerintahan NICA beserta kaki tangannya terus melancarkan tekanan politik. Untuk mengatasi hal itu, ia bersama Tom Pello memimpin para pejuang.

Sikap pantang menyerahnya dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bagi Indonesia diwujudkan pada 1946 saat ia menjadi penasihat (adviseur) utusan Timor ke Konferensi Malino.

Dalam konferensi itu pula, Partai Demokrasi Indonesia Timor (PDI Timor) memberinya mandat untuk memperjuangkan zelfbeschikkingsrecht (hak menentukan nasibnya sendiri) bagi bangsa Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan RI serta menghapuskan Korte Verklaring (Plakat Pendek, otonomi) dari daerah-daerah Swapraja.

Karena kegigihan dan keteguhan dalam memperjuangkan aspirasi untuk merdeka dalam Negara Kesatuan RI, van Mook (Gubernur Jenderal) menamakannya "Ayam Jantan dari Timor".

Ia juga mengisi posisi dalam jajaran pemerintahan sejak Indonesia masih berbentuk federal. Pada November 1947, ia terpilih sebagai salah satu anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT). Kiprahnya dalam dunia politik saat itu semakin terlihat saat parlemen mengangkatnya sebagai Menteri Muda Penerangan dari 15 Desember 1947 hingga 14 Maret 1950.

Dengan didukung sejumlah fraksi progresif di parlemen, NIT terus melakukan perjuangan dalam BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg) untuk meraih kemerdekaan bersama RI. Tak hanya itu, NIT juga membantu perjuangan RI serta mengembalikan Presiden beserta wakilnya dan pemerintah RI ke Yogyakarta. Pemerintah RI pun mengakui secara resmi perjuangan NIT.

Izak sering kali bertindak sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet NIT keempat dalam lingkungan RIS. Di tengah kesibukannya sebagai pejabat di negara bagian, ia tak melupakan perjuangan saudara sebangsanya di daerah lain. Ia bahkan masih meluangkan waktunya sebagai pengurus Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makassar pimpinan seorang Pahlawan Nasional, Arnold Mononutu.

Tercatat, sejumlah jabatan penting pernah diembannya setelah kedaulatan Indonesia diakui.

Jabatan itu antara lain, Referendaris pada Kantor Inspeksi Pengajaran Provinsi Sunda Kecil di Singaraja sejak 10 Mei 1950 sampai dengan 25 Oktober 1950, Inspektur SR (Sekolah Rakyat) Provinsi Sunda Kecil, Kepala Inspeksi SR Provinsi Sunda Kecil, Kepala Dinas PP dan K Provinsi Sunda Kecil, dan yang terakhir Koordinator Inspeksi Pengajaran Provinsi Sunda Kecil (25 Oktober 1958-1 September 1958).

Pada 1956, di sela-sela kegiatannya, pemerintah RI mengirim Izaak ke Australia dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School selama delapan bulan.

Keputusan Izaak Huru Doko untuk mengabdikan diri pada dunia pendidikan membuat Izaak mengundurkan diri ketika namanya diusulkan Partindo untuk menjadi calon anggota Konstituante. Dengan alasan yang sama pula, ia menolak desakan beberapa partai politik, seperti Parkindo, PNI, dan lain-lan yang mencalonkannya sebagai gubernur pertama NTT.

Meski demikian, ia masih menjalankan perannya sebagai anggota Perutusan Sunda Kecil pada Musyawarah Nasional tahun 1957 dengan agenda mempersatukan kembali Dwitunggal Proklamator RI, Sukarno-Hatta.

Terhitung sejak 1 September 1959 hingga 1 Februari 1971, ia dipindahkan ke Kupang untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan Departemen P & K Provinsi NTT, dengan pangkat terakhir Pegawai Utama, golongan IV/D. Izaak mengembuskan napas terakhirnya pada usia 67 tahun, tepatnya 29 Juli 1985 di Kupang.

Menurut hasil kajian Dinas Sosial NTT, Izaak Huru Doko terlibat dalam enam kegiatan/aktivitas yang mengarah kepada perjuangan kemerdekaan RI sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945.

Setelah proklamasi, ia menggeluti 23 jenis kegiatan yang berbasis mempertahankan kemerdekaan RI sehingga jasa-jasanya dianggap luar biasa bagi bangsa dan negara.

Itulah sebabnya, Izaak Huru Doko dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana berdasarkan SK Presiden RI No 085/TK/Tahun 2006, tanggal 3 November 2006.

Adapun jasanya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial menganugerahkannya Bintang Sosial dengan gelar Pahlawan Pendidikan.