Korban Sandera dari Banti Segera Dievakuasi, Posko Malah Terkunci

Liputan6.com, Timika - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menyatakan kekecewaannya lantaran Pemkab Mimika kurang siap untuk mengurus ratusan pengungsi asal Kampung Banti, Distrik Tembagapura, yang rencananya akan dievakuasi ke Timika, Senin (20/11/2017) siang.

Saat meninjau posko pengungsi di Gedung Eme Neme Yauware, Pangdam Cenderawasih yang didampingi Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan Pemkab dan DPRD Mimika kurang berperan selama proses evakuasi ratusan warga yang terisolasi di Banti Kimbeli, Tembagapura.

"Yang kami urus ini adalah bapak-bapak punya masyarakat. Jangan semuanya diserahkan kepada TNI dan Polri, lalu mana peran Pemda? Selama tiga minggu masalah ini, tidak ada Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang datang ke Tembagapura," kata Pangdam kepada sejumlah pejabat Pemkab Mimika, dilansir Antara.

Saat rombongan Pangdam dan Kapolda tiba di halaman Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi posko pengungsi Tembagapura, belum satu pun pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.

Pintu Gedung Eme Neme Yauware masih terkunci rapat. Sementara di halaman gedung tersebut, hanya terdapat beberapa tenda bantuan Kementerian Sosial, tanpa dilengkapi dengan tempat tidur dan fasilitas penunjang lainnya.

Setelah beberapa saat rombongan Pangdam dan Kapolda Papua berada di halaman Gedung Eme Neme Yauware, barulah satu per satu pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.

"Sudah dengar akan ada masyarakat yang akan diturunkan dari Tembagapura dan kami sudah menginformasikan hal itu, tapi kesiapannya tidak maksimal. Itu yang saya sesalkan. Saya datang ke sini (Posko pengungsian di Gedung Eme Neme Yauware), loh tidak ada apa-apa yang dilakukan," ujar Pangdam.

Jenderal bintang dua itu menegaskan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkab Mimika untuk mengurus pengungsi korban sandera kelompok bersenjata. Utamanya memprioritaskan pengadaan air bersih, MCK, bahan makanan, dan pelayanan kesehatan.

"Saya minta Pemda Mimika memanusiakan masyarakatnya. Jangan seolah-olah semuanya diserahkan penuh kepada TNI dan Polri. Kalau ada gangguan keamanan dan ketertiban, kami yang masuk. Tapi untuk urusan lainnya yaitu masalah penghidupan masyarakat, itu peran Pemda," ujar Pangdam.

Saksikan video pilihan berikut ini: