Pakta Integritas Berujung OTT KPK di Jambi

OTT KPK di Jambi cukup menggegerkan khalayak di provinsi itu. Sebab, daerah ini sebelumnya cukup lama tidak 'disentuh' KPK. Terakhir operasi KPK di Jambi adalah penggeledahan ruang Sekretaris Daerah (Sekda) di kantor Gubernur Jambi pada Februari 2008 silam.

Pejabat Sekda Provinsi Jambi saat itu, Chalik Saleh tengah dibidik KPK atas kasus dugaan korupsi renovasi gedung perwakilan Jambi di Jakarta senilai Rp 32 miliar. Chalik Saleh akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan.

Sepekan sebelum OTT ini, tepatnya pada 21 November 2017, Gubernur Jambi, Ketua DPRD, Kejaksaan Tinggi, Kapolda serta para bupati, wali kota dan seluruh pejabat daerah di Jambi baru saja menandatangani pakta integritas atau Memory of Understanding komitmen dan rencana aksi dalam rangan pecegahan korupsi bersama salah satu komisioner KPK yakni La Ode Muhammad Syarif.

Saat itu, Zumi Zola bersama para pejabat di Jambi berjanji akan mengikuti apa yang disarankan KPK. Khususnya dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan aplikasi elektronik berbasis online dalam pelayanan publik. Hal ini untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih tanpa suap, sogokan, pungli, manipulasi dan korupsi.

"Saya minta komitmen dan rencana aksi ini benar-benar diikuti dan dijalankan seluruh kepala daerah dan pejabat di Jambi," kata Zumi Zola usai penandatanganan MoU.

Sementara Komisioner KPK, La Ode Muhammad Syarif mengatakan, penindakan korupsi yang dilakukan lembaganya hanyalah 20 persen dari pekerjaan KPK sebenarnya.

Pekerjaan KPK yang paling dominan adalah mencegah korupsi dengan memonitor kebijakan, melakukan koordinasi serta supervisi. Karena anggaran yang diperuntukan bagi KPK lebih besar porsinya untuk melakukan pencegahan korupsi dibanding penindakan korupsi.

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita harus mengupayakan proses perencanaan penganggaran untuk mengakomodir pelayanan publik dengan menggunakan e-budgeting dan e-planning yang terintegrasi," ujar komisioner KPK tersebut.

Sinyal akan penyelewengan diungkap oleh Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah III Sumatera, Adliansyah. Ia menyoroti maraknya informasi di kalangan DPRD kabupaten/kota dan provinsi sejumlah daerah di Sumatera.

Seperti informasi mengenai 'uang getok' pada proses penetapan APBD. Kemudian ada informasi bagi-bagi jatah proyek untuk oknum anggota DPRD.

"Informasi-informasi itu menjadi indikator bahan penyelidikan," ucap pria yang akrab disapa Coki itu.