Kenduri Cinta Petani untuk Semen Pati

Konflik pendirian pabrik semen di Pati berbeda dengan Semen Rembang, meskipun yang akan dieksploitasi adalah pegunungan Kendeng yang sama.

Diawali penerbitan SK Bupati Pati 8 Desember 2014, Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam izin itu ditegaskan jika selama tiga tahun perusahaan tidak melakukan kegiatan apa pun, izin tersebut kedaluwarsa.

"Namun PT Sahabat Mulia Sakti (Indocement) yang memiliki Izin Lingkungan sejak 8 Desember 2014 tidak pernah melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya selama tiga tahun terhitung sejak 8 Desember 2017 nanti," kata Bambang. 

Atas fakta ini, para petani ini kemudian meminta agar izin lingkungan bagi PT Sahabat Mulia Sakti (Indocement) tidak diperpanjang.

"Apalagi areal yang tercantum masuk dalam Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst dengan adanya lebih dari 110 mata air, 30 gua, sembilan ponor, dan adanya aliran sungai bawah tanah, terpenting sesuai Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst," tutur Bambang.

Dalam pertemuan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng Teguh Dwiparyono menjelaskan, pengusulan peripanjangan izin adalah amanah Peraturan Menteri (Permen) dan bukan murni usulan Gubernur. Namun, usulan kabupaten di mana kawasan karst berada.

"Ada yakni dari Blora, Pati, Grobogan. Itu ada FGD dan melibatkan masyarakat bukan buatan Gubernur, namun kerjaan semua. Yang usulkan Gubernur karena lintas, bukan karena itu kerjaan Gubernur," kata Teguh.

Teguh menjamin jika masyarakat menemukan fakta baru yang terkait dengan pelanggaran aturan, maka akan dilakukan revisi terhadap penetapan KBAK yang telah dikeluarkan. Jika ditemukan sungai bawah tanah agar segera diusulkan.

"Sekarang njenengan kan omong tok (kalian kan hanya omong doang, saya tidak pernah terima bukti," kata Teguh.

Teguh menegaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki hak membahas kegeologian. Apalagi tidak ada anggaran untuk pembahasan hal itu.

"Maka, jika ada temuan baru silakan usulkan revisi KBHK kepada kementerian," kata Teguh.

Kenduri Lingkungan ternyata tak sanggup mendukung apa yang disuarakan para petani. Keterbatasan dan ketiadaan anggaran untuk pembahasan masalah geologi, ketiadaan wewenang menangani perizinan menjadi kata pamungkas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menutup dialog.

Di gerbang masuk kantor gubernur, puluhan tumpeng masih tersaji. peserta kenduri masih duduk melingkar. Doa dan geguritan masih melantun.

"Duh ibu Pertiwi….(Oh Ibu Pertiwi), kulo sampun kroso (saya sudah merasakan). Bilih ndiko paring pratondo (Kalau kau memberi tanda), banyu, geni, angin (air, api, angin), kabeh bakale podho nagih (semua akan menagih)."

"Duh Ibu Pertiwi….. (Oh Ibu Pertiwi), kula mung petani (saya hanyalah petani). Jane mboten wani (Sejatinya saya tak akan berani), nanging kula mekso (namun saya memaksakan diri). Bumi badhe kula rungkepi (bumi akan saya peluk), banyu badhe kula ayomi (air akan saya lindungi)."

Saksikan video pilihan di bawah ini: