Babak Baru Polemik Proyek Rumah Deret di Tamansari Bandung

Kuasa hukum warga, Riefqi Zulfikar menuturkan, gugatan perdata telah terdaftar di PTUN dengan nomor registrasi 152/G/2017/PTUN-BDG. Pihaknya menggugat surat keputusan (SK) DPKP3 tentang Relokasi dan Ganti Rugi Program Pembangunan Rumah Deret di Kota Bandung.

Menurut dia, proses konsultasi publik tidak berjalan semestinya. Padahal, aturan soal program ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 665 Tahun 2017 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

"Di situ kita permasalahkan diterbitkannya SK itu secara tiba-tiba tanpa konsultasi publik yang benar. Bahkan, kami nilai soal penentuan lokasi, objek ganti rugi dan prosedur tidak sesuai undang-undang," jelasnya.

Untuk itu, LBH Bandung meminta agar proses konsultasi publik bisa diulang sejak awal.

Sementara itu, gugatan ini akan menunggu pemeriksaan berkas dengan waktu maksimal tiga hari.

"Lalu setelah itu sudah langsung proses persidangan," ujar Riefqi Zulfikar.

Sebelumnya, program pembangunan rumah deret di Kota Bandung, Jawa Barat, untuk sementara waktu dihentikan. Sebab, warga masih diberikan waktu untuk berembuk terkait keinginan mereka atas usul Pemkot Bandung.

Apalagi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan bahwa program rumah deret adalah program jangka panjang.

"Kita ingin memastikan di masa depan jika penduduk kota Bandung yang sekarang berjumlah 2,5 juta ke empat juta tetap nyaman. Maka, program merevitalisasi kampung jadi solusi," ucap Ridwan seusai berdialog dengan warga di Gedung YPAC, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin, 6 November 2017.

Menurut dia, pembangunan rumah deret sudah sesuai aturan atau dikerjakan di tanah negara. Karena akan dibangun di Tamansari, maka warga yang menghuni di kawasan ini dipindahkan dahulu untuk sementara.

"Kita urus, kasih (uang) kontrakannya, bangunan juga diganti sesuai peraturan," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku ada berbagai aspirasi warga RW 11 yang menginginkan agar menaikkan nilai ganti rugi.

"Saya perjuangkan, tapi saya bilang ke warga jangan memberikan usulan-usulan yang membuat saya melanggar aturan," kata Emil.

Karena dialog dianggap belum selesai, perwakilan warga diharapkan menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan rumah deret. "Saya berhentikan dulu sebentar, tapi jangan terlalu lama. Dalam hitungan hari kalau bisa," ujarnya.

Emil pun menjamin bahwa warga RW 11 yang nantinya kembali menempati rumah deret dapat mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota. SK tersebut akan menjadi pegangan warga jika keberatan atas peraturan baru.

"Ada SK Wali Kota. Dicap dan ditandatangani, dipegang, dikopi, siapa pun wali kotanya dokumen itu menjadi acuan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: