Pesan Presiden Jokowi untuk Pemimpin Daerah di Hari HAM Sedunia

Presiden Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan HAM yang belum dikerjakan oleh pemerintah.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan misalnya penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan sejumlah kasus lainnya.

"Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," kata Jokowi, dilansir Antara, Minggu (10/12/2017).

Namun, Presiden Jokowi mengaku sudah banyak upaya pemerintah yang berusaha menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan pada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu dan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Saat ini sudah lebih dari 92,4 juta penerima," Jokowi menambahkan.

Selain itu, masih ada pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat yang menjadi perhatian serius pemerintah. "Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujar Presiden.

Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, mengapresasi kepada para gubernur, para wali kota, para bupati yang mengembangkan human rights cities dan mengembangkan daerah yang berwawasan HAM.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM dan sejumlah komnas lainnya. Termasuk, para akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat.

"Selamat Hari HAM Sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil untuk indonesia yang makmur untuk Indonesia yang sejahtera," kata Presiden, dilansir Antara.

Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang meraih peringkat peduli HAM berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan HAM, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Surakarta, Kota Gunung Sitoli, dan Kota Bekasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: