Kantor Digeledah Polisi, Wali Kota Makassar Diperiksa 2 Hari

Selain memeriksa Wali Kota Makassar, polisi juga menggeledah beberapa kantor, di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Makassar serta kantor Balai Kota Makassar. Dokumen berisi daftar belanja uang ratusan juta disita oleh penyidik.

Menurut Dicky, proyek pembangunan sanggar kerajinan lorong-lorong oleh Dinas Koperasi dan UMKM Makassar diketahui menggunakan pagu anggaran 2016 sebesar Rp 1.025.850.000. Belakangan, dana yang terealisasi hanya senilai Rp 975.232.000.

Atas dasar itu, polisi menduga ada penyimpangan berupa pengurangan volume pengadaan barang, dugaan mark up harga, dan dugaan adanya perbuatan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket.

Penyidik juga mengendus terjadinya dugaan mark up harga senilai Rp 1,8 miliar dari total pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 6.918.000.000 yang bersumber dari APBD 2016 dalam proyek pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

"Dana yang terealisasi dalam proyek tersebut diperkirakan hanya sebesar Rp 5.027.263.000," ujar Dicky.

Maka itu, sambung dia, penyidik menilai masih terdapat sisa anggaran dari proyek Ketapang Kencana sebesar Rp 1.890.727.000 yang dilaksanakan selama 6 bulan, yakni dari Juli sampai Desember 2016.

"Proyek ini dikerjakan dengan empat kontrak," kata Dicky.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Makassar, Adnan Buyung Azis mengatakan banyak kejanggalan dalam dua kasus yang tiba-tiba muncul jelang tahapan pendaftaran kliennya maju dalam pemilihan Wali Kota Makassar melalui jalur independen tersebut.

Ia menilai, ada skenario politik di dalamnya. Kasus dugaan korupsi yang baru dilaporkan tiba-tiba langsung ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kasus ketapang dilaporkan tanggal 27 Desember 2017 dan tanggal itu juga langsung ditingkatkan ke penyidikan. Hal yang sama dengan kasus sanggar kerajinan lorong yang dilaporkan tanggal 29 Desember 2017 juga langsung ditingkatkan ke penyidikan. Itu pun kami baru tahu dari penyidik sendiri," kata Adnan.

Tak hanya itu, lanjut Adnan, fakta awal yang ia temukan bahwa tak ada kerugian negara dalam dua kasus yang ditudingkan tersebut. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Sebenarnya dasar apa yang dipakai penyidik, ketika orang ini (Danny) diperiksa padahal tidak ada kerugian negara. Sempat terjadi debateble bahwa kalau misalkan temuan BPK itu tidak ada, lalu polisi menggunakan dasar temuan apa?" ungkap Adnan.

Saksikan video pilihan berikut ini: