Terimpit Utang, RSUD di Probolinggo Kehabisan Obat

Kelangkaan obat-obatan ini dibenarkan Manajemen RSUD dr Mohammad Saleh. Dia mengakui rumah sakit memang memiliki utang yang belum terbayarkan sebanyak Rp 22,9 miliar.

Utang sebanyak Rp 22,9 miliar sebagian diakibatkan tagihan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum dibayar. Adapun sisanya merupakan tagihan ke pihak swasta maupun pasien umum yang belum dibayar kepada rumah sakit.

Retno Febby Hariyati, pelaksana tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Mohammad Saleh, menyampaikan bahwa dari total piutang yang belum terbayarkan itu, pihaknya memiliki tanggungan sebesar Rp 9 miliar ke pabrik besar farmasi.

"Utang piutang yang menjadi tanggungan pihak rumah sakit ini, terhitung sejak Oktober-Desember 2017 bahkan hingga 2018 ini. Dan itu, tidak hanya terjadi di Kota Probolinggo saja, melainkan di daerah lain juga terjadi hal yang sama," kata Retno.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Probolingo, Mirah Esthirini membantah bahwa utang RSUD dr Mohammad Saleh mencapai Rp 21 miliar.

"Kalau klaim yang diajukan kepada dirinya dan menjadi tanggungan perusahaannya tidaklah mencapai angka Rp 21 miliar," kata Mirah.

Menurutnya, utang yang harus terbayarkan pada Oktober dan November 2017 lalu, hanya Rp 16 miliar. Sementara, pada Desember 2017, datanya belum masuk ke BPJS karena masih dalam proses verifikasi RSUD Mohammad Saleh.

"Ditambah dengan tanggungan obat-obatan hanya sebesar Rp 500 jutaan, Juli sampai dengan November. Jadi, totalnya kurang lebih Rp 16,5 miliar saja," kata Mirah.

Mirah mengaku, untuk Desember 2017, pihak rumah sakit masih belum menyetorkan data pasien. "Jadi kami belum bisa pastikan besarannya," tuturnya.

Mirah menambahkan, kalau biaya obat-obatan pasien tergolong tidak terlalu besar dibandingkan dengan jasa medis dan rumah sakit yang cenderung besar.

"Terbukti utang biaya obat untuk RSUD dr Mohammad Saleh, hanya berkisar angka Rp 100 jutaan saja, dalam setiap bulannya," katanya.

Padahal, di luar itu, satu bulannya BPJS harus membayar sekitar Rp 8 miliar. "Kami sudah ajukan tanggungan itu dan segera akan terbayarkan. Karena keterlambatan ini, bukan hanya Probolinggo saja. Namun, bersifat nasional. Secara otomatis pencairannya secara bergantian," kata dia.

Simak video pilihan berikut ini: