Sepak Terjang Bupati Cantik Talaud di Pemerintahan dan Politik

Liputan6.com, Talaud - Sri Wahyumi Manalip mendadak jadi sorotan. Wanita cantik yang menjadi Bupati Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) ini menjadi pembicaraan hangat setelah dirinya diberhentikan dari jabatan bupati oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya, karena ia pergi keluar negeri tanpa izin.

Sri Wahyumi berpasangan dengan Petrus Tuange memenangi Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2013. Waktu itu, Sri-Petrus didukung oleh Gerindra, PPRN, dan PPDI. Sri menjadi Bupati Talaud sejak dilantik Gubernur Sulut waktu itu Sinyo Sarundajang pada 21 Juli 2014.

Kemenangan gemilang di Pilkada Talaud 2013 silam membuat PDIP merekrutnya sebagai kader. Bahkan, PDIP memercayakan posisi penting sebagai Ketua DPC PDIP Talaud.

Namun, karena dianggap melanggar aturan, yakni pergi ke luar negeri tanpa izin, karir bupati cantik ini pun terancam berakhir. Kasus tersebut kemudian diproses oleh Pemprov Sulut. Gubernur Sulut menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait pelanggaran yang dilakukan Bupati Talaud.

Selanjutnya. 9 Desember 2017, tim investigasi dari Kemendagri menyambangi Kabupaten Kepualauan Talaud, tim ini meminta klafirikasi langsung ke Bupati Sri Wahyumi. Pada 5 Januari 2018, Mendagri mengeluarkan surat menonaktifkan Bupati Sri Wahyumi selama 3 bulan.

Pemprov Sulut bertindak cepat dengan menyerahkan SK Plt Bupati Talaud kepada Petrus Tuange, Jumat 12 Januari 2017, sekaligus memberhentikan Sri Wahyumi.

"Pemberhentian ini murni karena pelanggaran Undang-Undang. Yaitu Sanksi sesuai Pasal 77 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ada muatan lain," ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Jemmy Kumendong.

Sri Wahyumi yang ditemui wartawan di sela-sela pemeriksaan kesehatan di RSUP Manado, Sabtu, 13 Januari 2018 mengatakan, belum menerima surat pemberhentian itu dan akan tetap masuk kantor seperti biasa.