Gelora Mahasiswa UNM Tolak Kebijakan Kampus

Liputan6.com, Makassar - Dua hari sudah ribuan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan aksi demonstrasi di depan kampus mereka, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Mudabbir, mengatakan ribuan mahasiswa UNM yang turun ke jalan pada hari Senin, 5 Februari 2018 dan Rabu, 7 Februari 2018 ini menuntut Surat Keputusan (SK) Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berbayar agar segera dicabut.

"Kita menuntut itu, sudah dua hari ini turun, kalau tidak dihapus kita akan buat aksi susulan," kata Mudabbir kepada Liputan6.com di tengah aksi.

Mudabbir menjelaskan bahwa KKN sudah menjadi salah satu mata kuliah wajib sehingga kebutuhan KKN seharusnya sudah terakomodasi dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah diterapkan sebagai sistem pembayaran semenjak tahun 2013.

Apalagi, kata dia, UKT dibentuk dengan melihat komponen-komponen pembiayaan kebutuhan selama kuliah yang diakomodasi dalam Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

"Dapat dilihat dalam unit cost yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Negeri Makassar menunjukkan bahwa komponen pembiayaan BKT memasukkan KKN sebagai salah satu daftar yang masuk pembiayaannya. Sehingga jelas bahwa KKN tidak harus dibayar karena sudah masuk di UKT yang telah dibayarkan," dia menjelaskan.

Parahnya, lanjut dia, pembayaran bagi mahasiswa yang mengambil KKN di semester genap ini kembali mencuat lantaran mahasiswa yang hendak mengambil KKN Reguler dikenakan tarif Rp 415.000 dan KKN PPL sebesar Rp 590.000 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No:590/UN36/KU/2018.

"Coba pikir, masa KKN untuk angkatan 2013 yang berlangsung tahun 2017 dan KKN bagi angkatan 2014 untuk semester genap sama sekali tidak dipungut biaya. Sedangkan, KKN semester genap tahun 2018 masih untuk angkatan 2014 dipungut biaya," paparnya.

Pungutan untuk biaya KKN itu saja, lanjut Mudabbir, baru disahkan pada tahun 2016. Artinya, mahasiswa yang masuk pada tahun 2013 sampai 2015 masih memasukkan biaya KKN dalam kompenen BKT.

"Penetapan komponen BKT dilakukan sebelum penerimaan mahasiswa baru, lalu kenapa sekarang disuruh bayar lagi?" ucapnya.

Mudabbir pun menilai bahwa semua peraturan tentang UKT di kampus Makassar itu, sengaja dibuat untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar dari kegiatan pendidikan.

"Kami menilai perubahan UKT itu hanyalah sebagai hal-hal yang didesain untuk mengeruk lebih banyak keuntungan dari sektor pendidikan," dia memungkasi.