Densus 26 Siap Tangkal Aksi Radikal dan Intoleran

Masjid menurutnya juga menjadi pusat penyebaran radikalisme terutama di perkotaan. Hal ini sangat terlihat ketika masa pilkada DKI lalu dimana banyak masjid yang dikuasai oleh kaum radikal sehingga islam rahmatan lil alamin tertutup.

"Sangat sulit masuk ke masjid itu, tapi liat di kampung-kampung masjid radikalnya sangat sedikit," katanya.

Tidak hanya itu, sebagian pondok pesantren juga menjadi ladang penyebaran radikalisme di Indonesia. Yogyakarta sendiri setidaknya 10 persen pesantren yang menyebarkan paham radikalisme.

"Lebih dari 100 pesantren baik yang kecil maupun sedang berkembang, kami ga sebut namanya ya," katanya.

Jumlah pesantren di Yogyakarta mencapai seribu lebih. Ia menybut pesantren yang berafiliasi dengan NU mencapai 600 pesantren. "Kalo NU 600 yang tidak radikal kalo radikal itu bukan NU," katanya.

Masdar mengatakan untuk meredam paham radikalisme ini ia mengusulkan agar pemerintah membuat beberapa langkah seperti mewajibkan upacara bendera. Sebab saat ia bertemu dengan Gubernur DIY ia mendapat fakta bahwa banyak sekolah sudah tidak hilang benderanya.

"Tradisi upacara diwajibkan sebelum negara ini lebih parah seperti Afganistan," ujarnya.

Selain itu semua organisasi masyarakat dan partai politik harus berasas Pancasila. Termasuk pegawai negeri sipil baik di kementerian hingga daerah juga harus cinta dengan Pancasila.

"PNS atau ASN tapi gak mau Pancasila kita mau agar dipecat sampai dia berpancasila kembali," katanya.

Ia menghimbau agar masyarakat mampu melihat ada korelasi kuat antara meningkatnya intoleransi dan radikalisme dengan semakin dekatnya pelaksanaan pileg/pilpres. Karena isu SARA digunakan, intoleransi dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye & kekuasaan.

"Maka intoleransi jadi meningkat di tahun politik ini. Tahun politik isu SARA dimunculkan seperti penyerangan kyai dan ulama," katanya.

Ia menghimbau kepada masyarakat jangan main hakim dan koordinasi dengan aparat jika mendapati isu ini. Kampanye-kampanye yang menyebarkan isu SARA & intoleransi, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat, harus ditindak tegas.

"Mari kita jadikan momentum tahun politik ini untuk melawan intoleransi, mengembakan politik yang santun, mendidik dan mencerdaskan," katanya.