Normalisasi Sungai, Pendukungnya Malah Terusir

Aniceto menyebut Pemkot Semarang masih berbaik hati dengan menggratiskan biaya sewa Rusunawa selama satu tahun.

Kampung Tambakrejo sendiri mulai dibangun warga sejak tahun 1989. Saat itu karena warga yang memiliki tambak menginginkan agar lebih dekat ke tambak milik mereka.

Marzuki, salah satu warga menyebutkan bahwa perkampungan itu muncul tak bisa dipisahkan dengan adanya tambak. Sehingga dengan mengusir warga, bukan hanya merobohkan bangunannya saja, namun juga akan mematikan mata pencaharian mereka.

"Tahun 1973 ada tambak. Terus sedimentasi sungai yang tinggi, menjadikan bisa untuk mendirikan bangunan. Masalahnya bukan kami menolak normalisasi, kami setuju normalisasi. Tapi mbok ya diajak rembugan," kata Marzuki.

Hal yang sama disampaikan Rahmadi, warga setempat. Menurut Rahmadi, sikap pemerintah kota Semarang tidak memberikan ganti rugi terhadap bangunan itu juga bentuk kesewenangan atas nama hukum.

"Bangunan itu kami bangun dan jadi aset kami. Ini sudah puluhan tahun. Lagipula, nelayan kok tinggalnya jauh dari tambak, dari laut. Pindah itu bukan solusi. Solusi itu berembug. Pindah itu pemaksaan," kata Rahmadi.

Baik Rahmadi maupun Marzuki menyebutkan bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah beaya untuk membangun dahulu yang tak sedikit. Jika tak ada penggantian, itu sama saja dengan penggusuran.

Karena dinamika warga dan sempitnya waktu, LBH Semarang, Pattiro Semarang menilai bahwa negara abai terhadap hak warga. Utamanya dalam pengambilan keputusan yang tanpa melibatkan warga.Selain itu, BBWS Pamali juana dan Pemkot Semarang juga tidak transparan.

Hasil uji akses dokumen kontrak pembangunan dan Dokumen Pelaksana anggaran (DPA) 14 hari akses tidak diberikan sebagaimana dijamin UU Informasi Publik.

Dia mengatakan ini membuktikan bahwa BBWS Pemali Juana dan Pemkot Semarang tidak transparan. Tuntutan yang utama adalah memberi ganti rugi sebagai bentuk kehadiran negara dalam masalah warga. Salah satunya relokasi ke lokasi yang dekat dengan laut dan bukan Rusunawa.

"Selain itu, kami minta ada musyawarah untuk pembongkaran. Jangan membongkar bangunan, memutus aliran listrik, jembatan, dan akses jalan ke Tambakrejo sebelum tuntutan tersebut dipenuhi," kata Nico.