Temuan YLKI soal Beras di Pantura

Liputan6.com, Cirebon - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperbaiki data serapan beras yang diklaim masih surplus.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, dari hasil peninjauan langsung di lokasi pasar tradisional daerah Pantura, Jawa Barat, stok beras tidak menunjukkan adanya tanda surplus. Dia menyatakan stok beras di Indonesia masih dalam kondisi tidak aman.

"Berarti tidak benar kalau Kementan mengatakan beras dalam keadaan surplus dalam arti cadangan," kata Tulus Abdi saat meninjau kondisi beras di salah satu pasar tradisional Kota Cirebon bersama Mendagri RI, Selasa (27/2/2018).

Tulus mengatakan, kondisi stok beras di Pantura Jawa Barat terbilang cukup ironis. Dari hasil peninjauan di Bulog kawasan Kabupaten Indramayu, notabene beras yang ada bukan dari hasil petani sendiri.

Dia menyebutkan, di Bulog Kerangkeng, Indramayu tercatat hanya menyimpan 9 ribu ton beras yang dibeli dari luar daerah. Sementara data Kementan RI mengklaim ada 21 ribu ton beras tersimpan di gudang Bulog Kerangkeng.

Padahal, kata dia, Indramayu menjadi salah satu lumbung beras terbesar di Jawa Barat. YLKI, ungkap Tulus, masih mendapati pasokan beras dari luar daerah Indramayu.

"Artinya Indramayu saja yang notabene lumbung beras di Jawa Barat berasnya masih impor dari provinsi lain. Kementan jangan sampai tidak jujur soal data yang diklaim surplus nyatanya tidak," ujar dia.

Selain itu, ujar Tulus, YLKI melihat pasokan beras yang disimpan Bulog tidak banyak dibeli oleh konsumen, tetapi dibeli untuk kebutuhan pembuatan lontong.

Tulus mengaku setuju keputusan Mendagri RI melakukan impor 500 ribu ton beras jika kegunaannya hanya untuk cadangan. Dia meminta seluruh elemen masyarakat mengawasi peredaran beras impor yang ada di pasar tradisional.

"Sampai saat ini sudah 261 ribu ton beras impor masuk ke Indonesia dan sesuai komitmen beras impor untuk cadangan jadi jangan sampai beredar luas di pasar," kata dia.