Usai Ricuh, Pemkot Batam Keluarkan Kebijakan Baru soal Taksi Online

Ada enam belas perusahaan yang sudah mengajukan izin angkutan sewa khusus kepada Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan, empat di antaranya sudah lengkap.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jahrum Ismail saat ditemui usai rapat bersama di Kantor Wali Kota Batam mengenai taksi online mengatakan bahwa dalam minggu ini seluruh berkas diusahakan lengkap agar izin prinsip angkutan sewa khusus dapat dikeluarkan.

"Setelah izin prinsip angkutan sewa khusus sudah dikeluarkan, maka mereka harus ikut uji KIR sesuai dengan Permenhub 108 Tahun 2017," ujar Jahrum, Rabu, 14 Maret 2018.

Setelah 16 perusahaan mendapat izin prinsip, maka kuota yang sebanyak 300 kendaraan akan dibagi rata, di luar itu adalah ilegal.

Izin prinsip tersebut akan dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur empat hal, yaitu kuata, zonasi wilayah, mekanisme izin, dan tarif atas bawah.

"Sisa yang tidak masuk kuota 300? Kalau kuota sudah 300 di luar itu taksi online yang beroperasi itu berarti ilegal. Kalau legal harus dilaksanakan penindakan hukum, pihak kepolisian lah," jelasnya.

Ia menyebutkan taksi konvensional diberikan kesempatan untuk masuk aplikasi sebagai salah satu jalan keluar. Namun, untuk kuota taksi konvensional sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak termasuk dengan kuota taksi online.

"Tetap saja kuota mereka, contoh dua ribu untuk kuota taksi konvensional maka tidak diganggu lagi," katanya.

Untuk pengawasan kuota untuk taksi online yang sudah ditetapkan, pihaknya akan memiliki digital (server) yang berisikan data-data dari para sopir. Namun, data-data tersebut akan dikirim oleh Kementerian Kominfo.

"Jadi pengawasannya akan mudah," kata dia.

Jahrum berharap dengan adanya kesepakatan bersama ini, maka konflik antara taksi konvensional dan taksi online dapat berhenti.

"Mudah-mudahan tidak lagi ada konflik di lapangan, karena pemerintah tengah berupaya menjembatani dan berbuat semaksimal mungkin," dia menandaskan.