Trauma Usai Separuh Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Korupsi APBD

Liputan6.com, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang nonaktif M Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat kasus suap-menyuap untuk memuluskan anggaran saat pembahasan APBD Perubahan tahun 2015.

Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengatakan, pihaknya segera berkonsultasi ke Pemprov Jawa Timur terkait hampir separuh anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap APBD Perubahan 2015 itu.

"Ini masih banyak agenda di legislatif. Maka harus dikonsultasikan ke pemprov, apakah menggunakan anggaran rapat di dewan boleh atau tidak," kata Bambang di Malang, Rabu, 21 Maret 2018.

Dalam waktu dekat, ada agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Keuangan Pemkot Malang tahun anggaran 2017, serta beberapa rapat di internal dewan lainnya. Muncul kekhawatiran hasil rapat dipertanyakan lantaran separuh anggota dewan jadi tersangka.

"Kalau nanti menggunakan anggaran untuk rapat di dewan dan ternyata dianggap tak sah, kami bisa disebut boros anggaran," ujar Bambang.

Total ada 45 anggota DPRD Kota Malang. Di antara mereka, 18 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di antara para tersangka itu, adalah dua wakil ketua dewan yakni Wiwik Hendri Astuti dan M Zainuddin turut ditetapkan sebagai tersangka. Abdul Hakim, ketua dewan saat ini juga jadi tersangka.

Abdul Hakim saat pembahasan APBD Perubahan 2015 masih jadi anggota. Ia baru saja menggantikan Ketua DPRD sebelumnya yakni, M Arief Wicaksono yang sudah lebih dulu jadi tersangka.