Masyarakat Adat Papua Gelar Aksi Tolak Greenpeace

Liputan6.com, Jayapura - Masyarakat adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menolak Greenpeace yang dituding mengintervensi pengelolaan hutan di Bumi Cenderawasih.

Kepala Suku Wau, Mathius Wau mengaku gerakan LSM lingkungan di Papua itu bahkan tak jelas, sehingga masyarakat menolak campur tangan LSM itu.

"Ini tanah leluhur kami. Greenpeace terlalu banyak mengurusi hak masyarakat, terutama dalam pengelolaan hutan adat," jelasnya, Sabtu (24/3/2018).

Salah satu campur tangan Greenpeace adalah campur tangan untuk masuknya investor di daerahnya.

"Mereka (Greenpeace) menghalangi para investor yang ingin membangun jalan, guna kemudahan kepada masyarakat setempat. Alasannya adalah pelarangan penebangan hutan, karena hutan tersebut berstatus hutan lindung. Padahal, kami juga melindungi hutan ini justru sebelum pemeritahan ada," kata Mathius.

Masyarakat setempat bahkan meminta Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua, untuk memberikan masyarakat adat membangun daerah, termasuk mencari investor untuk membangun potensi yang ada. "Kami ini kesulitan transportasi, jangkauan pelayanan pemerintah juga sulit. Kami tinggal terbelakang," jelasnya.

Bahkan, untuk bisa didengar aspirasinya ke pemerintah, puluhan masyarakat adat Airu Hulu melakukan aksi unjuk rasa ke DPR Papua. Sayangnya, tak satu pun anggota DPR Papua menerima aspiraasi ini, karena tak ada anggota DPR di tempat.

Tokoh Pemuda Suku Waibara, Solaeman Waibara menuturkan keinginan masyarakat hanya satu yakni keterbukaan isolasi di daerahnya. Siapapun investor yang ingin membangun daerah tersebut, seharusnya diperbolehkan.

"Pemerintah tak pernah mendengar keluhan ini," ujarnya.

Ia berharap, campur tangan pemerintah untuk pemetaan hutan di Papua, juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat adat setempat. Termasuk pendataan yang jelas tentang hutan yang dilindungi ataupun hutan konservasi.

"Pengelolaan hutan ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat adat, agar dalam mengelola fungsi hutan sesuai aturan yang sudah diatur," jelasnya.

Greenpeace perwakilan Papua, Charles Tawaru menyebutkan Greenpeace dalam mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia, termasuk di Papua selalu bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Perlindungan hutan juga harus bermanfaat bagi masyarakat setempat, jangan dibiarkan dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang diduga hanya mementingkan keuntungan finansial bagi diri sendiri atau kelompok.

"Kampanye kami adalah jelas dengan turut serta membangun pendekatan hutan berbasis masyarakat adat misalnya di Manggroholo-Sira, Papua Barat. Pendekatan ini meruakan bentuk nyata bahwa Greenpeace mendukung skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat. Hutan Papua yang kini sudah mulai berkurang akibat ekspansi perkebunan sawit harus dipertahankan," kata Charles melalui pesan elektroniknya.