Alasan Pemerintah Aceh Terapkan Hukum Cambuk di Lapas

Penandatanganan Mou pelaksanaan cambuk di dalam lapas dan rutan antara Pemerintahan Aceh dan Menkumham tuai protes dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Kamis (12/4/2018).

KAMMI melakukan aksi diam, saat berlangsungnya acara penandatanganan Mou,  di gedung Amel Konvention Center Bamda Aceh.

Ketua KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad mengatakan, aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lapas tersebut.

"Kami menolak Pemerintah Aceh menandatangani MoU hukuman cambuk di dalam lapas," kata Tuanku Muhammad kepada wartawan.

Menurutnya, apa bila pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di dalam lapas, maka masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana hukuman itu diterapkan, mengingat tidak semua masyarakat bisa mengakses masuk.

Pelaksanaan hukuman cambuk, lebih kepada memberikan efek jera kepada pelanggar Syariat Islam, bukan rasa sakit yang diterima akibat pencambukan tersebut.

"Hukum cambuk ini lebih kepada efek jera, bukan persoalan sakitnya. Kalau cambuk tertutup tidak membuat efek jera lagi," imbuhnya.

Di mana bila hal ini tetap dilaksanakan, ditakutkan, masyarakat sudah tidak takut untuk melakukan pelanggaran syariat, karena sudah tidak ada efek malu.

"Kami khawatir pelanggar syariat Islam lebih banyak lagi jika dilaksanakan secara tertutup, tujuan penerapan syariat Islam untuk mengurangi," tambahnya lagi.

Seperti diketahui, Menkumham dan Pemerintah Aceh menandatangani pelaksanaan hukum cambuk di dalam rutan dan lapas, dengan tujuan anak-anak, dan warga yang menyaksikan bisa diisolir hingga tidak terjadinya keriaan dan penyebaran video pelanggar yang di cambuk, hingga pelanggar tidak dihukum seumur hidup.