Liputan6.com, Yogyakarta - Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BPPPS) Kementerian Sosial (Kemensos) berharap adanya startup sosial di tengah masyarakat, selain startup berbasis bisnis. Startup sosial ini nantinya akan menjadi pendamping sosial masyarakat.
"Tumbuhnya startup sosial di masyarakat itu nanti menjadi salah satu target yang kita inginkan," kata Kepala Badiklitpensos Kemensos Harry Z Soeratin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2018 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di Hotel Rich Yogyakarta, Minggu, 6 Mei 2018.
Advertisement
Menurut Harry, perlunya rapat ini untuk berkoordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pertemuan ini dihadiri perwakilan lima Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II sampai VI, yakni wilayah Jawa sampai dengan Papua. Peserta dari dinas atau instansi sosial provinsi dan kabupaten kota serta unit/satuan kerja di lingkungan Kemensos.
"Adanya startup sosial nantinya juga bertugas untuk melakukan pendampingan progam sosial di masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam program kesejahteraan sosial antarlembaga dan instansi," katanya.
Penyelenggaraan Rakorbang ini dimulai sejak tanggal 6-8 Mei 2018. Hasil dari penyelenggaraan ini berupa rencana program, kegitan, target, lokasi dan anggaran pengembangan SDM, lembaga, dan penyelenggaraan kegiatan sosial tahun 2019.
"Serta rekomendasi penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan SDM, lembaga, dan penyelenggaraan kegiatan sosial," katanya.
Gandeng Kampus
Saat ini perlu program yang kreatif dan inovatif untuk pendampingan kepada masyarakat. Maka, Kemensos menggandeng beberapa perguruan tinggi di Indonesia termasuk kalangan perbankan.
"Kita kerjasama dengan perguruan tinggi dan perbankan. Kerjasama dengan perbankan juga sebagai upaya literasi keuangan sehingga bisa menjadi penggerak ekonomi mikro," jelasnya.
Langkah ini seiring dengan langkah Kemensos yang berupaya mengubah sistem pendampingan sosial masyarakat dari yang awalnya memberikan uang menjadi upaya pemberdayaan masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat inilah maka yang dilakukan para pendamping sosial.
"Ini tantangannya tersendiri dari perubahan mindset di masyarakat menjadi pemberdayaan itu sendiri," katanya.
Menurutnya, Kemensos perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuka percepatan sertifikasi maupun profesi pendamping sosial ini. Saat ini, ada 32 ribu pendamping yang harus disertifikasi.
"Tahun ini kami persiapkan lebih baik dan fokus pada SDM. Kesiapan ini (program) ditunjang dari kesiapan SDM," katanya.
Gubernur DIY Sultan HB X menilai konsep pemberdayaan itu sesuai dengan harapannya. Maka, ia meminta institusi pendidikan dapat menciptakan social enterpreneur di masyarakat.
"Keberadaan para pelaku social enterpreneur saat ini dibutuhkan untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dengan empati sosial," katanya.
Menurutnya, menjadi pendamping sosial tidak hanya sekadar bicara program, tapi juga implementasi di lapangan. Maka pemikiran dari para civitas akademi ini menjadi rujukan dalam menjalankan program untuk kesejahteran masyarakat.
"Program tepat sasaran entah program masuk desa. Enterpreneur sosial kita perlu orang seperti itu. Tidak bicara program tapi empati juga tumbuh, moralitas juga tumbuh," katanya.
Ia pun menyebut program yang kreatif dan inovatif sangat ditunggu saat ini. Namun, semuanya harus dikuatkan dari para pendamping sosial ini. "Ini kan SDM-nya (dulu) belum publik, maka sekarang programnya seperti apa," dia menandaskan.
Simak video pilihan berikut ini:
Advertisement